Wali Kota Serang Siap Eksekusi Rekomendasi DPRD: Pangkas Biaya Kunker demi Genjot Belanja Modal
BISNISBANTEN.COM – Walikota Serang, Budi Rustandi, menyatakan komitmen penuh untuk melaksanakan seluruh rekomendasi DPRD Kota Serang terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2025. Pernyataan ini disampaikan usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Serang, Selasa (05/05/26).
Budi menegaskan bahwa pihak eksekutif menyambut positif catatan kritis legislatif sebagai bagian dari fungsi pengawasan, terutama mengenai urgensi peningkatan porsi belanja modal dibandingkan belanja pegawai.
Menurut Budi, infrastruktur menjadi prioritas utama karena merupakan kebutuhan mendesak masyarakat Kota Serang saat ini. Namun, ia mengingatkan bahwa perbaikan infrastruktur memerlukan efisiensi anggaran yang drastis, terutama pada pos perjalanan dinas.
“Kami sebagai eksekutor akan melaksanakan rekomendasi DPRD. Salah satunya memperbesar belanja modal. Tapi, saya minta DPRD juga punya komitmen yang sama,” tegas Budi Rustandi kepada media.
Budi secara terbuka mengajak DPRD untuk berani memangkas anggaran konsumtif seperti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Kunjungan Kerja (Kunker).
“Jangan sampai nanti saat pembahasan dewan malah bertahan (tidak mau dikurangi). Kita harus sama-sama efisiensi perjalanan dinas. Kalau biasanya kunker ada 10, ya dikurangi jadi 5. Kita alihkan untuk belanja modal,” tambahnya.
Ia meyakini bahwa di bawah kepemimpinannya bersama Wakil Walikota Agis, sinergi dengan legislatif akan berjalan baik. Ia menilai tidak konsisten jika dewan meminta peningkatan belanja publik namun tetap mempertahankan anggaran kedinasan yang tinggi.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Muhammad Farhan Azis, memberikan apresiasi terhadap performa keuangan Pemkot Serang. Ia mencatat adanya kenaikan signifikan pada postur APBD dari Rp1,4 triliun menjadi hampir Rp1,6 triliun.
“Kami pastinya mengapresiasi kerja keras yang dilakukan oleh pemerintah kota. Sudah terjadi peningkatan APBD yang tadinya Rp1,4 triliun, sekarang naik menjadi hampir Rp1,6 triliun,” ujar Farhan.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah capaian PAD Kota Serang yang kini menyentuh angka hampir Rp400 miliar. Jika dirasionalkan terhadap total APBD, kontribusi PAD saat ini berada di angka 25 persen.
Farhan menjelaskan bahwa tren ini menunjukkan grafik positif bagi kemandirian keuangan daerah. Sejak Kota Serang berdiri, rasio PAD terhadap APBD awalnya hanya berada di angka belasan persen, kemudian merangkak ke 20-21 persen, hingga kini mencapai 25 persen.
“Kita akan tetap mendorong agar pemerintah kota terus menaikkan PAD-nya. Tujuannya jelas, untuk mengurangi ketergantungan dengan pemerintah pusat. Jika sekarang 25 persen, tahun berikutnya kita dorong menjadi 30 persen,” jelas Farhan.
Rencananya, hasil efisiensi dari pemotongan biaya operasional dan peningkatan PAD ini akan disinkronkan untuk pelaksanaan pada tahun anggaran mendatang. Hal ini sejalan dengan arahan kementerian terkait penguatan belanja publik yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
“Sesuai arahan kementerian, kita kembali lagi kalau di 2027 nanti kita bahas anggaran ini bersama-sama dengan Dewan,” tutup Budi.(siska)
