BISNISBANTEN.COM — Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2022 menurun. Posisi ULN Indonesia pada akhir April 2022 tercatat sebesar 409,5 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar 412,1 miliar dolar AS.
Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral). Secara tahunan, posisi ULN April 2022 terkontraksi 2,2% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 1,0% (yoy).
ULN Pemerintah pada April 2022 melanjutkan tren penurunan. Posisi ULN Pemerintah pada April 2022 tercatat sebesar 190,5 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar 196,2 miliar dolar AS. Secara tahunan, pertumbuhan ULN Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 7,3% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya yang sebesar 3,4% (yoy).
Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengungkapkan, penurunan ULN Pemerintah terjadi sebagai akibat dari beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo di bulan April 2022. Selain itu, adanya pergeseran penempatan dana oleh investor nonresiden sesuai dengan kemungkinan ketidakpastian di pasar keuangan global.
Komponen kredit juga mengalami penurunan secara neto, seiring dengan kredit yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit dalam mendukung pembiayaan program dan proyek prioritas. Penarikan ULN yang dilakukan di bulan April 2022 tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif dan didorong terus mendorong akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,6% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,5%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1%), sektor konstruksi (14,2%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (11,7%).
Pemerintah berkomitmen menjaga menjaga kewajiban dengan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.
Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali jika dilihat dari sisi Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,6% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,5%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1%), sektor konstruksi (14,2%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (11,7%).
Pemerintah berkomitmen menjaga menjaga kewajiban dengan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel. Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali jika dilihat dari sisi Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,6% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,5%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1%), sektor konstruksi (14,2%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (11,7%).
Pemerintah berkomitmen menjaga menjaga kewajiban dengan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel. Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali jika dilihat dari sisi pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1%), sektor konstruksi (14,2%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (11,7%). Pemerintah berkomitmen menjaga menjaga kewajiban dengan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.
Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali jika dilihat dari sisi pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1%), sektor konstruksi (14,2%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (11,7%). Pemerintah berkomitmen menjaga menjaga kewajiban dengan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.
Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali jika dilihat dari sisirefinancing risk jangka pendek, mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan jangkauan mencapai 99,96% dari total ULN Pemerintah.
ULN swasta tumbuh sedikit meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN swasta pada April 2022 tercatat sebesar 210,2 miliar dolar AS, tumbuh rendah sebesar 0,03% (yoy), setelah mengalami kontraksi 1,6% (yoy) pada bulan sebelumnya.
Perkembangan tersebut disebabkan oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang tumbuh sebesar 0,5% (yoy), meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencatat kontraksi sebesar 0,7% (yoy), terutama seiring dengan penerbitan global bond korporasi di sektor pertambangan dan penggalian. Selain itu, ULN lembaga keuangan (financial corporations) mengalami kontraksi sebesar 1,9% (yoy), lebih rendah dari kontraksi bulan sebelumnya sebesar 5,0% (yoy).
Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor pertambangan dan penggalian; sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta sektor industri pengolahan, dengan pangsa mencapai 77,1% dari total ULN swasta. ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,7% terhadap total ULN swasta.
Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada bulan April 2022 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 32,5%, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 33,8%.
Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,5% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. (susi)
