BISNISBANTEN.COM — Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan bahwa partainya berprasangka baik terkait kebijakan pemerintah, termasuk dalam upaya efisiensi anggaran. Meski demikian, ia juga percaya bahwa pemerintah akan mengevaluasi kebijakan jika kebijakan tersebut dinilai kurang tepat.
“Kita berperasangka baik. Kalau itu barangkali dianggap tidak tepat, saya yakin pemerintah akan evaluasi kembali kan. Kalau tidak nanti kita bicara-bicara lah,” ujar Surya Paloh usai memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai NasDem se-Indonesia di Ballroom NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).
Surya Paloh menilai bahwa pemerintahan saat ini masih dalam tahap awal, mengingat baru berjalan sekitar 100 hari. Menurutnya, berbagai kebijakan yang diterapkan masih bisa mengalami penyempurnaan sesuai dengan dinamika yang ada.
“Jujur saja barangkali seperti saya katakan, ini baru mengawali masa kerja pemerintahan kita. 100 sekian belas hari proses berbagai kebijakan pemerintah memilih apa yang dianggap sebagai alternatif pilihan yang terbaik walaupun itu amat pahit kita berprasangka baik,” katanya.
Lebih lanjut, Surya Paloh menegaskan bahwa NasDem tetap berkomitmen untuk mendukung jalannya pemerintahan agar sukses. Ia menekankan bahwa keberhasilan pemerintah juga mencerminkan keberhasilan partainya.
“Saya sudah tekankan bagaimana kita mempertegas kembali arti keberadaan kita di dalam Partai yang memberikan dukungan sepenuhnya terhadap jalannya pemerintahan ini, dan adalah misi kita bersama bagaimana pemerintahan ini harus sukses. Pemerintahan sukses, Nasdem ikut sukses. Pemerintahan gagal, NasDem gagal juga. Jadi ini komitmen yang kita pertegas saja,” jelasnya.
Dengan sikap ini, NasDem menegaskan posisinya sebagai mitra strategis pemerintah yang mendukung namun tetap siap memberikan masukan demi kemajuan bangsa.
“Kita juga harus menjaga optimisme itu, tapi dengan kewaspadaan tentunya. Artinya tidak hanya sekadar kita menyatakan semuanya baik-baik saja. Kalau ada potensi barangkali mengarah kepada hal yang tidak pas, itu harus diingatkan,” tegasnya.
Selain menyikapi ramainya efisiensi anggaran, Surya Paloh juga merespon putusan MK soal ambang batas presiden nol persen. Nasdem menurut Surya Paloh berpandangan bahwa Presidential Threshold tetap diperlukan agar demokrasi berjalan lebih efektif.
“Presidential Threshold ya jelaslah, NasDem menganggap itu hak daripada MK untuk memutuskan. Tapi kalau ditanya apa pendapat NasDem, NasDem bilangnya enggak cocok itu. Gak tepat itu Presidential Threshold di-nolkannya,” ujar Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (14/2).
Ia menjelaskan bahwa keberadaan Presidential Threshold bertujuan untuk menjaga efektivitas demokrasi, bukan sekadar memenuhi euforia demokrasi semata. “Kalau gak tepat angkanya 20% itu bisa kita bicarakan. Tapi 0% itu saya pikir hal yang tidak baik untuk proses besar kita agar demokrasi berjalan efektif, bukan hanya terjebak pada euforia demokrasi, tapi untuk pembangunan menuju cita-cita kemerdekaan kita,” tegasnya.
Surya Paloh mengingatkan bahwa tanpa ambang batas, jumlah calon presiden bisa meningkat drastis, bahkan hingga puluhan kandidat. Surya Paloh juga menyoroti bahwa dalam politik, ada berbagai motif yang mendasari seseorang maju sebagai calon presiden, mulai dari idealisme hingga kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, menurutnya, aturan Presidential Threshold tetap perlu diperhatikan agar proses demokrasi tidak justru menjadi ajang pragmatisme semata.
“Bermacam-macam motivasi, ada motivasi untuk memberikan eksistensi idealismenya, ada juga yang menganggap ini sebagai barang dagangan. Itu hak mereka, tapi kita harus hati-hati mengaturnya. Jadi intinya NasDem merasa tidak tepat Presidential Threshold itu nol persen,” pungkasnya.
