BISNISBANTEN.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) belum memulai program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama (SPMN) di Kabupaten Serang lantaran Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah masih menunggu Pemerintah Pusat terkait teknis pelaksanaan program, selain akan ada sharing anggaran dari beberapa pihak terkait.
”Terkait program Makan Gizi Gratis (MBG), kita masih nunggu dari pusat secara teknisnya seperti apa,” ujar Tatu usai Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Serang Penutupan Masa Persidangan Kesatu Tahun Sidang 2024-2025 dan Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2024-2025 di Gedung DPRD Kabupaten Serang, Jumat (3/1/2025).
Tatu juga mengatakan, ada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait sharing anggaran dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang masih ditahan, yang disinyalir penyesuaian salah satunya untuk program MBG. Dengan jumlah sasaran program di Kabupaten Serang mulai dari PAUD, SD, dan SMP yang cukup besar, menurut Tatu, pihaknya perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk komposisi anggarannya.
”Dari provinsi (Pemprov-red) berapa, Kabupaten Serang (Pemkab Serang-red) berapa, dan dari TAPD (Tim Anggaran Pemerintag Daerah) kemarin kita rapat kecil, masih menunggu dari pusat harus seperti apa,” terang politisi Partai Golkar ini.
Tatu menegaskan, jika APBD Kabupaten Serang pasti akan dianggarkan untuk MBG. Hanya saja besarannya berapa masih menunggu karena kebutuhan anggarannya sangat besar.
”Karena dari provinsi juga menganggarkan, tapi provinsi untuk dibagi ke delapan kabupaten kota jadi kebagian Kabupaten Serang berapa, kita belum tahu komposisinya tim TAPD saat ini belum tahu harus berapa (yang dialokasikan),” terangnya.
Oleh karena itu, kata Tatu, pihaknya belum bisa memastikan kapan memulai program MBG lantaran masih menunggu teknisn dari pemerintah pusat. Untuk dari pusat, kata Tatu, melalui Badan Ketahanan Pangan Nasional (Bapanas) kabarnya program sudah berjalan.
“Tapi, sepertinya dari beberapa sumber (anggaran untuk program MBG-red), kita menunggu supaya tidak tumpang tindih,” jelasnya.
Menurut Tatu, Kabupaten Serang tidak bisa sendirian menjalankan program MBG atau harus ada alokasi anggaran dari pemerintah pusat dan juga provinsi, serta sumber lainnya. Tatu berharap, program MBG dapat melibatkan UMKM di Kabupaten Serang, karena belanja anggaran pemerintah harus menggerakkan ekonomi secara menyeluruh, terutama UMKM. Terlebih, di tengah ekonomi seperti saat ini yang dinilai lesu, belanja dari pemerintah dibutuhkan untuk membantu UMKM.
“Sekarang retail banyak yang tutup, ini bentuk ekonomi melesu,” tukasnya.
Dengan kondisi itu, kata Tatu, anggaran belanja pemerintah diharapkan bisa menjadi tulang punggung ekonomi UMKM.
“Belanja pemerintah harus benar-benar berdampak pada UMKM, karena secara modal UMKM belum besar, sehingga sangat membutuhkan dukungan pemerintah,” ujarnya.
Tatu juga memastikan, akan ada pergeseran anggaran di Kabupaten Serang untuk membiayai program MBG. Sebab, melihat arahan dari pemerintah pusat, program akan diberikan kepada semua sekolah negeri, mulai dari PAUD, SD, hingga SMP. Tinggal menyesuaikan komposisi besaran Kabupaten Serang APBD dan Pemprov Banten yang juga menganggarkan, serta pihak terkait lainnya.
“Supaya angkanya (anggaran-red), terus jumlahnya juga, mana yang jadi tanggung jawab siapa, berbagi tanggung jawab supaya tumpang tindih tidak terjadi,” pungkasnya.(Nizar)
