Ramai Seruan PENTOL dalam Peringatan Darurat Indonesia Gelap, Ini Artinya

BISNISBANTEN.COM – Baru-baru ini media sosial tengah diramaikan dengan seruan Peringatan Darurat Indonesia Gelap yang menjadi trending di berbagai platform.
Fenomena ini bukan sekadar tren, melainkan bentuk protes masyarakat terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia, mulai dari krisis ekonomi hingga kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
Dalam gelombang protes ini, muncul singkatan PENTOL yang merangkum enam tuntutan utama masyarakat kepada pemerintah, yaitu:
1. Polisi Diberesin
Masyarakat menuntut reformasi di tubuh Polri, termasuk penghapusan impunitas dan penindakan tegas terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang.
2. Energi Buat Rakyat
Pemerintah diminta untuk mengembalikan subsidi LPG 3 kg serta menghentikan monopoli energi yang dinilai hanya menguntungkan segelintir pihak.
3. Naikkan Taraf Hidup Rakyat
Penolakan terhadap kebijakan pemotongan anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, dan transportasi umum, yang dianggap memperburuk kondisi kesejahteraan masyarakat.
4. Tunaikan Tukin Dosen, Guru, dan ASN
Pembayaran tunjangan kinerja bagi tenaga pendidik dan aparatur sipil negara yang selama ini terhambat atau bahkan dipotong.
5. Obati Indonesia
Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi golongan menengah ke bawah yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
6. Lawan Monopoli dan Mafia Tanah
Penindakan tegas terhadap praktik monopoli dan mafia tanah yang semakin merugikan masyarakat kecil dan membuat harga properti melambung tinggi.
Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki kekuatan besar dalam menyuarakan aspirasi publik. Seruan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Gerakan ini menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa suara rakyat harus didengar dan direspon dengan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (Sarah)