BISNISBANTEN.COM – Menindaklanjuti Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 360/Kep.467-Huk.BPBD/2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Serang, menyusul dampak kekeringan, krisis air bersih, dan kemarau berkepanjangan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menyiapkan manajemen disaster (manajemen bencana) untuk mengatur penanganan dan bantuan pendistribusian air bersih di wilayah Terdampak bencana kekeringan.
Persiapan itu dituangkan dalam Rapat Komando Penanganan Bencana Kekeringan di halaman Kantor BPBD Kabupaten Serang, Tamansari, Kota Serang, Selasa (12/9/2023). Rapat dipimpin Kepala BPBD Kabupaten Serang Nanang Supriatna yang juga selaku Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Serang, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Serang Nana Sukmana Kusuma, dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Serang, perwakilan Kapolres Serang dan Serang Kota, perwakilan Kodim 0602/Serang, dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), dari Pemprov Banten,dan stake holder terkait lainnya.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang, saat ini sudah 58 desa di 9 kecamatan di Kabupaten Serang yang terdampak bencana kekeringan, meliputi Kecamatan Tirtayasa 13 desa, Pontang 11 desa, Tanara 15 desa, Carenang 3 desa, Kibin 1 desa, Cikande 3 desa, Petir 5 desa, Tunjungteja 1 desa, dan Kecamatan Ciomas 6 desa. Akibat kekeringan juga dalam kuran dua bulan terakhir ini tercatat sudah ada 47 peristiwa kebakaran.
Usai rapat, Pj Sekda Pemkab Serang Nanang Supriatna memastikan, tim Manajemen Disaster ke depan bisa bekerja cepat, akurat, dan afektif menangani bencana kekeringan seiring keluarnya SK Tanggap Darurat Bencana dari Bupati Serang. Berdasarkan informasi yang diterima Nanang dari BMKG, musim kemarau akibat fenomena El Nino akan berlangsung hingga tiga bulan ke depan atau sampai Desember.
“Jadi, upaya tanggap darurat bencana ke depan harus betul-betul efektif yang akan dimulai 14 hari ke depan, nanti diputuskan apakah mulai minggu depan atau minggu ini, tergantung kesiapan perangkat dan sarana prasarannya,” ujar Nanang yang merangkap Asisten Daerah (Asda) I Pemkab Serang ini.
Kata Nanang, pihaknya juga akan mengajak, menghimpun, dan mengkoordinasikan potensi-potensi bantuan untuk penanganan bencana kekeringan, termasuk dari perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) hingga Organisasi Masyarakat (Ormas) dan dihimpun di Posko Manajemen Disaster di bawah komando Kalaksa BPBD sesuai standa operasional prosedur (SOP).
“Nanti sesuai apa yang disampaikan Ibu Bupati bahwa Manajemen Disaster efektif dan akan terlihat pemerintah itu ada bersama masyarakat,” terangnya.
Untuk Posko Manajemen Disaster, kata Nanang, akan dipusatkan di Kantor BPBD Kabupaten Serang yang akan menerima laporan dan permohonan bantuan, mulai dari Kades hingga Camat, kemudian dipetakan pendistribusian bantuannya sehingga tidak ada yang terlewat. Seperti bantuan air bersih, lanjut Nanang, pendistribusiannya harus sepengetahuan Posko Manajemen Disaster yang akan standby hingga bencana berakhir. Saat ini, pihaknya juga akan mulai mengatur dana tidak terduga (TT) untuk biaya operasional selama penanganan bencana.
“Setelah ada SK jangan sampai kita sprint di awal, tapi bencana belum berakhir kita sudah kehabisan potensi. Nanti dana TT ini ada dari kabupaten, dari provinsi juga ada, potensi dari swasta, perusahaan sedang kita hitung,” tandas mantan Camat Waringinkurung ini.
Di tempat yang sama, Kalaksa BPBD Kabupaten Serang Nana Sukmana Kusuma mengungkapkan, saat ini wilayah yang Terdampak bencana kekeringan berdasarkan hasil assesmen mencapai 58 desa di sembilan kecamatan. Kata Nana, Manajemen Disaster di BPBD terus bergerak setiap hari tanpa harus menunggu bencana. Pihaknya sudah mempunyai Crisis Center, dimana di dalamnya terdapat Data Informasi (Datim), Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops), Sistem Komunikasi Informasi, Media Center, serta tim di lapangan yang melakukan assesmen dan sebagainya.
“Jadi, perkembangan bencana kekeringan terus kita pantau. Lalu pendistribusian air juga kita pantau darimana saja, walaupun bukan BPBD yang bukan mengirimkan, tapi semua berdasarkan koordinasi kita, termasuk dari Provinsi yang mengirimkan bantuan air bersih ke desa-desa juga berdasarkan permintaan kita,” ujar mantan Asda I Pemkab Serang ini.
Saat ini, dinilai Nana, perkembangan cuaca luar biasa panas yang berdampak bencana kekeringan meluas di Kabupaten Serang. Tercatat, saat ini sudah sembilan kecamatan yang mengalami kekeringan. Bencana kekeringan juga, lanjut Nana, berdampak terhadap terjadinya peristiwa kebakaran.
“Dua bulan ini sudah terjadi sampai 47 peristiwa kebakaran. Bahkan, dari kesehatan juga, kasus Ispa sudah 100 persen, sehingga harus masuk status darurat. Dengan status itu, maka semu stakeholder turun melakukan lanhkah-langkah yang terkoordinasi dan terkomando,” ungkapnya.
Diakui Nana, permintaan air bersih dari warga saat ini sudah banyak yang permohonannya melalui BPBD, Palang Merah Indonesia (PMI) hingga ke Pemprov Banten yang terkoordinasi. Nana tidak menampik, jika tidak semua tertangani karena begitu banyaknya permohonan bantuan. Oleh karena itu, tambah Nana, ke depan ketika ada permintaan bantuan pendistribusian air bersih, semua pengiriman akan terkoordinasi satu komando.
“Misalkan nanti ada truk tangki air standby puluhan unit, ketika ada permintaan langsung kita atur pendistribusian. Sekarang dimulai dari status darurat bencana, nanti langsung action. Untuk dana TT nanti kita lebih banyak ke operasional, belum dihitung,” pungkasnya. (Nizar)
