BISNISBANTEN.COM — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menegaskan pentingnya memperkuat pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) guna menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Hal itu disampaikan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Bersama Tim Terpadu Nasional Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang berlangsung di Aula Pendopo KP3B Kota Serang, Selasa (5/11/2025).
Dalam paparannya, kepala bidang penguatan organisasi kemasyarakatan kemenko polhukam menyebut bahwa peran ormas sangat penting dalam sejarah perjalanan bangsa, terutama sebagai bagian dari masyarakat sipil yang mampu menggerakkan massa dan menjadi salah satu pilar demokrasi. Namun, di sisi lain, lemahnya pengawasan dan ketegasan hukum terhadap ormas yang menyimpang berpotensi mengganggu ketertiban dan memperburuk iklim investasi di daerah.
“Undang-undang tentang Ormas Nomor 17 Tahun 2013 sudah ada turunannya dan itu menjadi panduan kita dalam mengayomi, mengawasi, dan memperkuat organisasi kemasyarakatan. Tujuan awal dari ormas adalah membantu pemerintah dalam memajukan, salah satunya adalah perekonomian,” ujarujar Prayoga, perwakilan Kemenko Polhukam dalam paparannya.
Ia mengungkapkan bahwa lebih dari 50 persen sumber masalah di kawasan industri berasal dari aktivitas ormas yang tidak tertib. Praktik pungutan liar, intimidasi, serta intervensi terhadap kegiatan usaha menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif.
Untuk mengatasi hal tersebut, Kemenko Polhukam mendorong penerapan sistem registrasi ulang ormas secara berkala, minimal setiap satu hingga dua tahun, di wilayah operasinya. Ormas yang tidak aktif atau memiliki catatan pelanggaran akan diberi peringatan dan berpotensi dibekukan izinnya. Pendataan anggota diharapkan diawasi oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri bersama kementerian atau lembaga terkait.
Adanya rapat kordinasi bersama tim terpadu nasional pengawasan organisasi kemasyarakatn ini turut di dukung oleh Gubernur Andra Soni yang ingin mewujudkan ketenteraman dan ketrtiban umum dalam pemerintahannya. “Pemerintah provinsi Banten insyaaAllah senantiasa bersinergi dalam mewujudkan keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah juga menekankan perlunya memperketat perizinan kegiatan ormas, khususnya di kawasan industri dan zona investasi strategis. Setiap ormas diwajibkan melapor serta membuat surat pernyataan tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak melakukan pungutan dalam bentuk apa pun.
(Sarah)
