BISNISBANTEN.COM– Sekretaris DPRD Kota Serang, Ahmad Nuri, mengungkapkan bahwa anggaran perjalanan dinas DPRD Kota Serang tahun ini dipangkas hingga Rp7 miliar.
Pemangkasan ini merupakan imbas dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD, serta surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dengan adanya pemangkasan terhadap perjalanan dinas DPRD, dinilai dapat mempengaruhi kinerja dari para anggota dewan, karena salah satu tugas legislatif adalah melakukan kunjungan kerja, yang membutuhkan SPPD.
“Berdasarkan hasil rapat, pemangkasan anggaran dinas pada DPRD Kota Serang diperkirakan mencapai Rp5 hingga Rp7 miliar, dari total anggaran surat perintah perjalanan dinas (SPPD),” ujar Ahmad Nuri. Senin (24/02/25).
Ahmad Nuri menjelaskan bahwa DPRD Kota Serang akan mengikuti isi Inpres dan surat edaran Kemendagri tersebut. Saat ini, pihaknya sedang merunut SPPD yang ada untuk dilakukan pemangkasan anggaran sesuai kebijakan Presiden RI.
“Intinya, kami akan patuh dan mengikuti Inpres itu, apalagi sekarang sudah ada edaran dari Kemendagri. Makanya, kami sudah mulai merunut dari SPPD yang ada untuk efisiensinya,” jelasnya.
Meskipun ada pemangkasan, Ahmad Nuri berharap hal tersebut tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggota dewan dalam mengawal serta membuat kebijakan.
Namun, Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, mengungkapkan kekhawatiran bahwa pemangkasan anggaran ini akan mempengaruhi kinerja anggota dewan. Salah satu fungsi DPRD adalah legislasi, yang memerlukan konsultasi kebijakan dengan daerah lain. Untuk itu, anggota dewan membutuhkan perjalanan dinas atau SPPD untuk melakukan kunjungan kerja.
“Dari legislasi itu pasti kami akan menggunakan perjalanan dinas, untuk kami belajar atau menanyakan kepada daerah-daerah lain,” kata Muji Rohman.
Muji Rohman khawatir akan terjadi gagal paham ketika komunikasi dilakukan tanpa perjalanan dinas, karena berdiskusi secara online berbeda dengan bertemu langsung.
“Kekhawatiran kami yang namanya zoom meeting, telepon, itu titik komanya kan enggak jelas. Tapi kalau berhadapan titik komanya itu jelas. Itu memang yang lagi kami pikirkan,” ungkapnya.
Pemangkasan anggaran perjalanan dinas ini menjadi perhatian serius bagi DPRD Kota Serang. Mereka berupaya untuk tetap menjalankan fungsi legislasi dengan optimal, meskipun ada keterbatasan anggaran. (siska)
