BISNISBANTEN.COM – Menjadi pejabat negara atau Aparatur Sipil Negara (ASN) otomatis masuk perangkat tindak pidana korupsi.
Demikian disampaikan Kepala Satuan Tugas (Kastagas) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Wilayah II Banten dan Jawa Barat Agus Priyanto dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 Melalui Monev Pengendalian Gratifikasi dan Tata Cara Pelaporan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Pendopo Bupati Pandeglang, Kamis (8/6/2023).
Rakor dihadiri langsung Bupati Pandeglang Irna Narulita dan Wakil Bupatu Pandeglang Tanto W Arban. Rakor digelar di dua lokasi, selain Pendopo Bupati Pandeglang juga digelar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pandeglang.
Agus mengapresiasi Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 Melalui Monev Pengendalian Gratifikasi dan Tata Cara Pelaporan LHKPN. Agus menilai, pejabat Legislatif dan Eksekutif di Pandeglang seiya sekata. Menurut Agus, pejabat Eksekutif dan Legislatif tidak dapat dipisahkan dan harus bersinergi.
“Jika ada ego masing masing akan pincang,” ujarnya.
Agar terhindar dari tindak pidana korupsi, diingatkan Agus, agar jangan melakukan tindakan yang berpotensi terjadinya korupsi. Dengan begitu, ditegaskan Agus, ketika ada pengaduan dan dipanggil aparat penegak hukum (APH) maka tidak akan ada masalah atau klir.
“Ketika menjadi pejabat negara atau ASN secara otomatis masuk perangkap tindak pidana korupsi. Sebab, yang terkena pasal undang – undang korupsi adalah penyelenggaran negara dan Pegawai Negeri,” terangnya.
“Jika swasta dan swasta tidak kena pasal korupsi dan tidak ada kewajiban melaporkan. Makanya, tidak gampang jadi pejabat negara dan pegawai itu,” imbuhnya. (Nizar)
