BISNISBANTEN.COM — Kementerian Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk menyempurnakan mekanisme pelayanan masyarakat sehingga terwujud rumah konsultasi publik yang relevan terkait dengan permasalahan UMKM.
Kepala Biro Organisasi, SDM Aparatur, dan Hukum Kementerian UMKM Reza Fikri Febriansyah menyatakan, sebagai Kementerian yang baru berdiri setelah pemisahan nomenklatur dari Kementerian Koperasi dan UKM terus berbenah dan menyiapkan diri untuk memastikan layanan publik dapat berjalan optimal. Untuk itu Kementerian UMKM menyiapkan website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Layanan Pengaduan dan Aspirasi Publik.
“Sebagai instansi baru, maka kami harus tetap melaksanakan pelayanan publik secara seimbang, proporsional, profesional, dan humanis. Pelayanan publik yang baik dapat terwujud melalui kerja sama yang baik antara penyelenggara layanan dan masyarakat,” kata Reza dalam sambutannya pada pembukaan acara FKP yang digelar secara hybrid, Rabu (16/04).
Ia mengatakan, Kementerian UMKM berkomitmen untuk meningkatkan layanan publik khususnya kepada pengusaha UMKM atau masyarakat untuk dapat mengakses informasi dan layanan barang, jasa, maupun pelayanan administratif secara lebih mudah dan baik. Komitmen ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Oleh karena itu, kata Reza, FKP ini digelar sekaligus untuk menjaring masukan dari berbagai pihak termasuk dari pengguna layanan agar ke depan sistem pelayanan di Kementerian UMKM lebih responsif dan bermutu.
Setidaknya ada empat jenis layanan prioritas di lingkungan Kementerian UMKM yaitu Layanan Bantuan Hukum (LBH) bagi UMKM, Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID), layanan pengaduan dan aspirasi publik, dan layanan pendaftaran lembaga inkubator.
“Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan dapat dihasilkan kebijakan yang efektif, salah satunya adalah standar pelayanan yang bermutu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian UMKM,” ujarnya. (Zahara)
