BISNISBANTEN.COM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Provinsi Banten menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Hotel Horison Ultima Ratu, Serang, Selasa (25/02/2025).
Acara ini dihadiri oleh perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Banten, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Provinsi Banten serta sejumlah tamu undangan lainnya .
Diketahui rakerda ini bertujuan untuk menata kembali Gapeksindo Banten agar lebih berdaya saing dan akuntabel dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
Ketua Umum Gapeksindo Banten, Dudi Hikmat, menyambut baik terselenggaranya acara ini dan menekankan pentingnya konsolidasi dengan seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di kabupaten/kota se-Banten.
“Kami ingin merangkul semua DPC dan DPD yang selama ini mungkin kurang aktif, terutama pasca-pandemi COVID-19. Dengan regulasi terbaru dan dinamika usaha saat ini, kami berharap Rakerda ini dapat menjadi momentum kebangkitan kembali sektor konstruksi di Banten,” ujar Dudi.
Selain membahas tantangan perizinan dan digitalisasi dalam mekanisme pengadaan jasa konstruksi, Rakerda juga menyoroti pentingnya peran asosiasi dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.
Rakerda ini juga membahas tantangan terkait regulasi, khususnya mengenai pembaruan sertifikat badan usaha dan transformasi digital dalam pengadaan proyek, termasuk implementasi e-Katalog versi 6.0.
Dudi menjelaskan bahwa berdasarkan kebijakan terbaru dari Kementerian PUPR, jumlah asosiasi jasa konstruksi yang terakreditasi semakin berkurang. Saat ini, hanya tersisa dua asosiasi besar yang memiliki kompetensi di bidang ini, termasuk Gapeksindo.
Oleh karena itu, eksistensi dan kemitraan dengan pemerintah daerah menjadi sangat penting agar pelaku usaha jasa konstruksi di Banten tetap berdaya saing.
“Kami berharap, sesuai dengan amanat UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, asosiasi dapat terus diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan infrastruktur di Banten. Kami ingin agar para pelaku usaha lokal mendapat kesempatan yang lebih besar dalam proyek-proyek daerah,” tambahnya.
Rakerda ini juga menjadi momen perumusan program kerja Gapeksindo Banten untuk jangka pendek dan menengah, dengan fokus pada peningkatan daya saing anggota, pemenuhan regulasi, serta optimalisasi penggunaan tenaga kerja lokal dalam proyek-proyek daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa program kerja yang disusun benar-benar bermanfaat bagi anggota. Oleh karena itu, kita harus menyesuaikan diri dengan regulasi terbaru dan memastikan bahwa pelaku jasa konstruksi lokal mendapatkan akses serta peluang yang adil dalam berbagai proyek pembangunan,” tutup Dudi Hikmat.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan dari Dinas PUPR Provinsi Banten, Yan Adriansyah, menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan Rakerda ini.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pelaku jasa konstruksi dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
“Saat ini, baik di tingkat pusat maupun daerah, kita tengah menghadapi tantangan dalam perencanaan infrastruktur. Fokus utama adalah menyesuaikan prioritas pembangunan agar lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, keterlibatan asosiasi seperti Gapeksindo sangat penting untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan target dan standar yang ditetapkan,” ujar Yan.
Ia juga mengingatkan bahwa beberapa tantangan utama di sektor konstruksi saat ini meliputi kapabilitas tenaga kerja, manajemen proyek, keteraturan finansial, serta kualitas bahan material.
Yan berharap para anggota Gapeksindo dapat terus meningkatkan kompetensi dan beradaptasi dengan perkembangan regulasi serta teknologi konstruksi.
Dengan adanya Rakerda ini, diharapkan Gapeksindo Banten dapat semakin solid dalam menghadapi tantangan industri konstruksi dan berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah.(dik).
