BISNISBANTEN.COM– Industri perhotelan di Provinsi Banten bisa menghela nafas dan menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan pertumbuhan yang stabil, terutama setelah dibukanya kembali efisiensi anggaran untuk perjalanan dinas pejabat negara. Meskipun belum sepenuhnya dibuka.
Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Banten, Ashok Kumar, menyatakan bahwa keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menetapkan batas maksimal biaya penginapan perjalanan dinas hingga Rp9,33 juta per malam, seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, sangat membantu sektor ini.
“Tadinya kan ditutup itu, sekarang sudah dibuka, kami ucapkan terima kasih karena sudah dibuka, jadi sekarang perjalanan dinas itu akan mendapatkan anggaran Rp3-9 juta,” ujar Ashok.
Menurut Ashok, kondisi perhotelan di Banten saat ini masih mampu bertahan, bahkan menunjukkan tren pertumbuhan setiap tahun.
Berbeda dengan beberapa daerah lain yang mungkin mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor perhotelan, Banten justru tidak ada PHK dan terus terjadi pembangunan hotel-hotel baru, seperti Grand Mercure dan Grand Keisha.
“Kita ada hotel-hotel yang baru lagi bangun, ini 20 lantai dengan 300 kamar yaitu Grand Mercure, di Tangerang juga ada ,kemudian di rangkasbitung,” terang Ashok.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang di Banten pada April 2025 mencapai 45,90 persen, meningkat signifikan sebesar 8,76 persen dibandingkan bulan Maret 2025 yang hanya 37,14 persen. Peningkatan TPK ini merata di seluruh kelas hotel bintang.
Ashok juga mengatakan kedepan PHRI harus menjaga betul segmen marketnya. “Ke depan kita harus betul-betul jaga segmen market kita. Kita sudah harus punya diversifikasi. Jadi jangan sampai kaget lagi, kita sudah punya serep gitu, kayak mobilkan ada ban serepnya, kita juga lakukan untuk tahun ini,” pungkasnya. (siska)
