Dinilai Tak Leluasa Kelola Anggaran Kegiatan, Bupati Serang Arahkan PKK Dapat Bantuan CSR

BISNISBANTEN.COM – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menyayangkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) yang tidak leluasa mengelola anggaran kegiatan, meski mempunyai 10 program kesejahteraan masyarakat untuk membantu Pemerintah Daerah, salah satunya penurunan angka Stunting. Jika tidak mendapat dana hibah, TP PKK pun diarahkan untuk mendapat bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial sebagai dana operasional.
Demikian disampaikan Tatu usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-52 tingkat Kabupaten Serang Tahun 2024 di Lapangan Tennis Indoor, Selasa (29/10/2024). Acara bertemakan ’Bergerak bersama PKK mewujudkan keluarga sejahtera menuju Indonesia maju’ itu dihadiri Asisten Daerah (Asda) 1 Pemkab Serang Haryadi dan sejumlah pejabat lainnya.
Tatu mengapresiasi TP PKK yang terlibat dalam penurunan angka stunting di Kabupaten Serang dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Atas hal itu, Tatu pun mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada seluruh jajaran pengurus TP PKK, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa.
“Kerja mereka (TP PKK-red) itu luar biasa, tanpa pamrih, tanpa ada insentif mereka bekerja membantu masyarakat di Kabupaten Serang,” ucapnya.
Pada momen Puncak Peringatan HKG PKK, Tatu pun mengapresiasi TP PKK yang melakukan pembinaan untuk kesejahteraan masyarakat di tingkat keluarga. Dengan adanya 10 program pokok, kata Tatu, TP PKK fokus terhadap sandang, pangan, hingga pendidikan keluarga, putra-putri dan kesehatan lingkungan. Tatu tidak menampik, peran TP PKK belum maksimal lantaran belum maksimalnya dukungan dari Pemda untuk kegiatan TP PKK. Berbeda saat Tatu masih menjabat Wakil Bupati Serang periode 2010-2015, dimana ada bantuan hibah yang diberikan kepada TP PKK, sehingga pengelolaan anggaran lebih leluasa untuk menyusun dan melaksanakan program kegiatan.
“Mungkin karena sekarang melekat di OPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat-red), jadi kegiatannya ikut OPD. OPD sifatnya rigid (kaku-red), karena nomenklaturnya dan segala macamnya,” terang politisi Partai Golkar ini.
Oleh karena itu, Tatu menyarankan, TP PKK ketika tidak menerima dana hibah, maka solusinya bisa melalui program bantuan CSR untuk dana operasional.
“Bantuan CSR ini supaya TP PKK minimal ketika kegiatan ke lapangan tidak memakai transportasi uang sendiri, kasihan,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Bidang 4 TP PKK Kabupaten Serang Heni Widhani menambahkan, PKK ikut berperan dalam penurunan stunting di Kabupaten Serang, dimana di setiap desa mempunyai dapur PKK yang menerima bantuan, baik dari Pemkab Serang melalui Puskesmas, Pemprov Banten melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Sosial (Dinsos).
“Bantuan di Dapur PKK berupa makanan tambahan bergizi, baik untuk ibu hamil, menyusui, dan bayi untuk menangani stunting,” ujarnya.
Sekadar diketahui, pada peringatan HKG PKK juga dilakukan penyerahan hadiah dan penghargaan kepada para pemenang lomba kreativitas yang digelar TP PKK. (Nizar)