BISNISBANTEN.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengawal pendaftaran lahan perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia. Itu ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN RI Suyus Windayana pada Entry Meeting Kajian Sistemik Bersama Ombudsman RI di Kantor Kementerian ATR/BPN Jakarta, Senin (22/07/2024).
Suyus mengungkapkan, saat ini ada sekira 537 daftar perusahaan kelapa sawit di seluruh Indonesia yang siap diinventarisasi kepemilikan sertipikat lahannya oleh Kantor Pertanahan di masing-masing wilayah dan siap dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian setempat terkait kepemilikan Izin Usaha Perkebunannya. Kata Suyus, beberapa tahun belakangan sawit merupakan salah satu isu yang menjadi fokus pemerintah, khususnya terkait masalah administrasi, keuangan, dan penyelesaian sengketa yang terjadi. Berdasarkan data yang dimilikinya, pemerintah sudah mengeluarkan izin bagi sekira 16 juta hektare sawit dan yang sudah bersertipikat baru sekira 7,9 atau 8 juta hektare, dengan total 11 ribu bidang tanah.
“Ini menjadi perhatian, karena sawit merupakan penghasil produk terbanyak di Indonesia. Di satu sisi, memang konfliknya cukup tinggi di lapangan,” ujar Suyus dalam keterangan tertulis yang disampaikan Kantor Pertanahan BPN Serang, kemarin.
Sejalan dengan topik Entry Meeting ‘Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit’, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN R B Agus Widjayanto berkomitmen mengawal pengelolaan administrasi terkait lahan sawit, terutama Hak Guna Usaha (HGU) dan sengketa pertanahan. Pihaknya mengawal program strategis nasional dan kegiatan pelayanan pertanahan lain.
“Kita juga mendengar aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat Ombudsman dan survei KPK juga terhadap kita,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Keasistenan Utama III Ombudsman RI Yustus Yoseph Maturbongs menyambut inisiatif Kementerian ATR/BPN yang terus bersinergi dengan Ombudsman RI. Ia berharap, Kementerian ATR/BPN bersama stakeholders terkait dapat ikut dalam peninjauan lahan sawit bersama Ombudsman RI pada Agustus mendatang.
Turut hadir dalam pertemuan itu, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN beserta jajaran dari Ombudsman RI. (zai)
