BISNISBANTEN.COM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Jabodebek dan Banten terus memacu program literasi dan inklusi keuangan, khususnya menyasar para pelajar melalui program “Satu Rekening Satu Pelajar”.
Kepala Kantor OJK Jabodebek (KOJT) Edwin Nurhadi, menekankan pentingnya menanamkan pemahaman keuangan sejak dini untuk membentengi generasi muda dari ancaman kejahatan keuangan seperti pinjaman online (pinjol) ilegal, investasi bodong (scam), dan penipuan digital.
“Program Satu Rekening Satu Pelajar ini adalah program nasional yang kami implementasikan secara masif di Banten dan Jabodebek. Tujuannya jelas, agar anak-anak kita memiliki rekening tabungan sejak dini, memahami perencanaan keuangan, dan terhindar dari kasus-kasus keuangan ilegal,” ujar Edwin saat acara Bincang santai bersama media di Novotel Hotel, Jum’at (09/05/25).
Lebih lanjut, Edwin menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. OJK bersama dengan berbagai pemangku kepentingan di Banten dan Jabodebek aktif melakukan berbagai upaya peningkatan literasi dan edukasi keuangan. Selain itu, OJK juga memiliki mandat baru melalui Undang-Undang P2SK untuk turut mendorong pengembangan ekonomi daerah.
“Ketua OJK, Bapak Mahendra Siregar, memberikan tugas kepada seluruh kantor OJK di daerah, termasuk kami di Jabodetabek dan Banten, untuk memiliki program-program pengembangan ekonomi daerah. Ini kami implementasikan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD),” jelasnya.
TPAKD diharapkan dapat meningkatkan akses keuangan masyarakat Banten dan Jabodebek, meningkatkan pemahaman dan literasi keuangan, serta melindungi masyarakat dari aktivitas keuangan ilegal..
OJK Jabodebek dan Provinsi Banten juga memberikan perhatian khusus pada kelompok prioritas seperti penyandang disabilitas, pelaku UMKM perempuan, pelajar, serta daerah tertinggal, terluar, dan terpencil (3T).
“Di Banten, kita melihat ada perbedaan tingkat literasi dan inklusi keuangan antara wilayah seperti Kota Tangeeang, Tangerang Selatan (Tangsel) dan BSD dengan daerah seperti Lebak dan Pandeglang. Begitu juga di Jakarta, ada disparitas antara wilayah Kelapa Gading dengan daerah di belakangnya, Waratala. Waratala ini bahkan menjadi pilot project program ekosistem keuangan inklusif di tingkat kelurahan,” ungkap Edwin.
“Strategi OJK saat ini adalah mendorong literasi dan inklusi keuangan mulai dari tingkat kelurahan atau desa. Untuk wilayah DKI Jakarta, program serupa juga menyasar Kepulauan Seribu yang dinilai lebih terpencil dari sisi infrastruktur,” imbuh Edwin.
Dalam upaya memberantas kejahatan keuangan digital, OJK juga telah meluncurkan Indonesia Anti-Scam Center (IASC). Platform ini menjadi wadah bagi berbagai pihak, termasuk perwakilan dari perbankan, sistem pembayaran, dan e-commerce, untuk berkolaborasi dalam memblokir dana dan rekening yang terindikasi penipuan.
“Data menunjukkan bahwa IASC memberikan dampak positif signifikan. Hingga 21 Maret, IASC berhasil memblokir dana sebesar Rp 137 miliar dari total kerugian yang dilaporkan sekitar Rp 2 triliun. Selain itu, lebih dari 40 ribu rekening dan 139 pelaku usaha yang terlibat juga berhasil diidentifikasi,” papar Edwin.
OJK juga menyediakan aplikasi Portal Perlindungan Konsumen bagi masyarakat yang memiliki masalah dengan lembaga jasa keuangan. Melalui aplikasi ini, konsumen dapat menyampaikan pengaduan dan laporan. Lembaga jasa keuangan memiliki Service Level Agreement (SLA) selama 20 hari untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut.
OJK juga dapat memantau proses penanganan pengaduan melalui aplikasi ini. Jika tidak ada penyelesaian, konsumen dapat melanjutkan ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).
Dengan berbagai upaya ini, OJK Jabodetabek dan Banten berharap dapat menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan berdaya secara finansial, serta terhindar dari berbagai risiko kejahatan keuangan.
