BISNISBANTENCOM – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah membentuk Tim Khusus untuk mengatasi dampak Pemutuhan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan yang beroperasi di kawasan wilayah Kabupaten Serang. Tatu pun sudah menyiapkan multiprogram melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkolaborasi dengan para pengusaha dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Jumat (20/1/2023) pagi, Tatu merapatkan barisan Tim Khusus menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Ruang Pendopo Bupati Serang. Informasi yang dihimpun, rapat membahas dampak PHK yang terjadi di beberapa industri di Kabupaten Serang. Hadir Asisten Daerah (Asda) I Pemkab Serang Nanang Supriatna, Asda III Pemkab Serang Ida Nuraida, Staf Ahli Bupati Serang dr Rachmat Fitriadi.
Kemudian, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang Diana A Utami dan jajarannya, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Diskoumperindag) Kabupaten Serang Adang Rahmat, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Serang Subur Priyanto, Camat Kibin Babay Karnawi, Camat Carenang Arief Roikhan, serta Staf Khusus Bupati Serang Nur Amrin.
Tatu mengungkapkan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang sudah mengikuti perkembangan terkait adanya kasus PHK besar-besaran sejak awal dan merancang program untuk mengantisipasi dampaknya.
“Semua harus dilakukan dengan aturan. Untuk Pemerintah Kabupaten Serang, mereka yang mengajukan atau terkena PHK, kami sudah rapat lintas OPD untuk memberikan program-program,” ungkap Tatu kepada awak media usai rakor.
Kata Tatu, beberapa OPD di lingkungan Pemkab Serang sudah mempunyai program pemberdayaan ekonomi dan pengentasan pengangguran. Semua program dikumpulkan, lalu membentuk tim yang akan berkoordinasi dengan berbagai pihak.
“Kita sudah siapkan formula yang akan ditawarkan kepada teman-teman terkena PHK, agar secara ekonomi mereka tetap bisa bekerja dan punya pekerjaan,” terang Ketua DPD Partai Golkar Banten ini.
Disampaikan Tatu, pihaknya sudah menyiapkan multiprogram untuk mengantisipasi dampak PHK dari berbagai OPD. Multiprogram tersebut, diperkirakan bisa menyerap tenaga kerja lebih dari 1.000 orang. Multiprogram tersebar di Disnakertrans, Diskoumperindag, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan sejumlah OPD lainnya.
“Kami akan paparkan semua program kepada tenaga kerja yang terdampak PHK. Tentunya tergambarkan juga potensi keuntungan ekonominya,” ujar bupati dua periode ini.
Selain menyiapkan multiprogram di OPD, lanjut Tatu, pihaknya juga bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang mempunyai program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), mulai dari pemberian uang hingga pelatihan.
Selain itu, sambung Tatu, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan Koperasi PT Nikomas untuk mengarahkan pekerja agar mau mandiri melakukan berbagai wirausaha yang menghasilkan nilai ekonomi.
“Pekerja yang terkena PHK akan ikut dalam program. Kami akan duduk bersama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan dan Koperasi Nikomas,” terang Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Banten ini.
Tatu pun memerintahkan Disnakertrans untuk terus mengawal proses PHK di beberapa industri agar sesuai aturan. Selain itu, memastikan agar setiap pekerja yang terkena PHK mendapatkan pesangon dari perusahaan.
“Uang yang didapat pekerja ini harus diamankan. Jangan sampai digunakan untuk investasi yang tidak bertanggungjawab. Karena itu, kami akan berikan program,” tegas Bendahara Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini.
Saat ini, kata Tatu, pihak Disnakertrans Kabupaten Serang secara khusus terus mendata jumlah pekerja yang terkena PHK. Data sementara, yang terkena PHK mayoritas berasal dari luar Kabupaten Serang. Warga Kabupaten Serang, lanjut Tatu, tercatat hanya 487 orang yang sudah terdata, mulai dari jenis kelamin, alamat, hingga nomor handphone.
“Kami secara khusus menangani warga Kabupaten Serang. Akan kita bimbing, kita bina, dan dilakukan pendampingan secara berkelanjutan agar terus melanjutkan kehidupannya secara baik,” jelas Tatu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, PT Nikomas Gemilang sempat menawarkan pengunduran diri secara sukarela kepada 1.600 karyawannya. Sementara yang akan melakukan PHK sepihak, yakni PT PA Rubber Indonesia Jaya di Kawasan Cikande dan PT Power Block Indonesia di Kecamatan Jawilan.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kabupaten Serang Diana Ardhianty Utami berjanji, penyelesaian ketenagakerjaan akan diupayakan selesai secara bipartit.
“Jika tidak sepakat, kami akan fasilitasi untuk mediasi. Harapannya, semua tetap kondusif,” harapnya. (Nizar)
