BISNISBANTEN.COM — Setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyusun peta jalan atau roadmap penerapan transaksi elektronik di seluruh gerbang tol di Indonesia (All Elctronic Toll/AET), kini Bank Indonesia tengah mengkaji mengenai biaya isi ulang uang elektronik (top up) demi mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo mengatakan, terkait GNNT yang rencananya akan direalisasikan bagi pengguna jasa toll yakni diwajibkan menggunakan e-toll card mulai Oktober mendatang. Bank Indonesia mengaharapkan perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah masing-masing.
“Untuk berapa jumlahnya kami masih kaji terlebih dahulu, yang kami inginkan hanya penyediaan sarana pengisian uang elektronik tersebut dan penjualan kartu secara luas,” katanya saat menghadiri peresmian Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Jumat, (15/9).
Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh pihak Bank Indonesia, agar jumlah fasilitas pengisian dan penjualan kartu tersebut tidak terbatas. “Selain disediakan oleh pihak perbakan, pengisian juga dapat dilakukan ditempat perbelanjaan. Memang jumlahnya tidak besar,” ujarnya.
Kendati demikian, kebijakan yang akan mulai dirampungkan diakhir September dan mulai direalisasikan pada Oktober mendatang, harus ditindak lanjuti oleh Dewan Gubernur, perbankan dan lembaga terkait. (gag/red)
