Bisnis Banten

Belanja Negara Dukung Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

BISNISBANTEN.COM — Akselerasi belanja negara terus diupayakan untuk mendukung penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hingga akhir bulan Oktober 2020, belanja negara mencapai Rp2.041,8 triliun (74,5% dari pagu yang ditetapkan) tumbuh sebesar 13,6 persen. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada acara Konferensi Pers APBN Kinerja dan Fakta (APBN KiTa) yang diselenggarakan secara virtual pada Senin (23/11).

Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) hingga akhir Oktober 2020 mencapai Rp725,7 triliun yang didukung oleh belanja pegawai sebesar Rp201,1 triliun, belanja barang sebesar Rp264 triliun, belanja modal sebesar Rp89,7 triliun dan belanja bantuan sosial sebesar Rp170,9 triliun.

“Belanja pegawai dalam hal ini turun 1,7%, belanja barang tumbuh 11,7%, belanja modal negatif 11%, dan belanja bansos mengalami kenaikan yang luar biasa yaitu 86,3%. (Kenaikan belanja bansos) ini yang tadi untuk melindungi masyarakat sehingga terlihat kemampuan kita untuk mengurangi dampak negatif Covid terhadap kemiskinan,” jelasnya.

Untuk belanja Non K/L yang menyangkut di dalamnya mengenai alokasi untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga akhir Oktober 2020 terlihat ada kenaikan sebesar 26,8% yaitu mencapai Rp618,2 triliun. Sementara itu, untuk belanja Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp698 triliun, naik 3,1%.

“Adanya akselerasi belanja barang yang cepat pada kuartal ketiga menggambarkan bahwa keseluruhan Kementerian/Lembaga melakukan berbagai kegiatan yang bisa diharapkan mendongkrak kembali ekonomi,” tambahnya.

Menkeu menyebut bahwa realisasi belanja barang tumbuh sebesar 11,7% utamanya didorong pelaksanaan program PEN terutama untuk kesehatan dan berbagai bantuan pemerintah. Untuk belanja operasional, jasa dan perjalanan dinas mengalami penurunan karena dipengaruhi oleh kebijakan pembatasan sosial. Sedangkan untuk belanja barang yang diserahkan dan BLU  mengalami kenaikan yang terutama didorong oleh pelaksanaan program PEN dan peningkatan belanja BLU untuk biodesel dan kelapa sawit. 

Sementara itu, belanja untuk Kementerian Kesehatan juga meningkat cukup tinggi karena penanganan Covid-19 terutama untuk penanganan pasien, belanja alat kesehatan dan penyediaan sarana prasarana penanganan Covid-19. Untuk belanja pada Kementerian Tenaga Kerja dan UKM ada kenaikan karena bantuan upah dan bantuan produktif pelaku usaha mikro.

Untuk realisasi belanja modal hingga akhir Oktober 2020 mengalami kontraksi hingga 11% yang didorong adanya kebijakan refocusing dan restrukturisasi proyek dalam rangka penanganan Covid-19 serta adanya pembatasan sosial. 

Realisasi belanja modal mencapai Rp 89,7 triliun yang didukung oleh belanja modal pada beberapa kementerian yang memang mendapatkan alokasi belanja modal yang tinggi, yaitu Kementerian Pertahanan yang melakukan pengadaan alutsista dan alat material kesehatan, dan Kementerian ESDM untuk pembangunan infrastruktur terutama untuk proyek gas bumi rumah tangga. Sedangkan untuk Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan masih lebih rendah namun tetap dapat memaksimalkan proyek-proyek infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan pelayanan dasar.

Menkeu menlanjutkan bahwa penyerapan belanja K/L tumbuh dengan baik dan meningkat dibanding periode yang sama tahu 2019, karena didorong K/L yang berfokus pada penanganan dampak Covid-19 sementara beberapa K/L lainnya tumbuh negatif akibat dampak Covid-19. 

Pertumbuhan belanja K/L yang cukup tinggi itu terjadi diantaranya pada Kementerian Sosial sebesar Rp116,2 triliun (tumbuh 121,3%) yang digunakan untuk penyaluran stimulus sosial, Kementerian Kesehatan sebesar Rp69,6 triliun (tumbuh 48,8%) yang digunakan untuk penanganan Covid, Kemendikbud sebesar Rp48,5 triliun (tumbuh 84,1%), Kementerian Ketenagakerjaan Rp17,3 trilun (tumbuh 363%) digunakan untuk penyaluran subsidi upah/gaji bagi pekerja buruh, dan Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp22,4 triliun (tumbuh 3.171%) digunakan untuk penyaluran bantuan mikro.

“Ini menggambarkan dimana letaknya prioritas belanja pemerintah yaitu berbagai kementerian yang memberikan bantuan langsung kepada masyarakat,” jelasnya. (susi)

Advertisement
LANJUT BACA

Susi Kurniawati

Wartawan bisnisbanten.com