Agar Tepat Sasaran, Walikota Serang Gelar Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Penerima Bantuan Sosial
BISNISBANTEN.COM — Walikota Serang, Budi Rustandi, memimpin rapat koordinasi penting terkait pemutakhiran data penerima bantuan sosial, khususnya Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan program bedah rumah.
Acara yang digelar hari ini Rabu (09/04/25) dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang, Muh. Ibra, Wakil Walikota, Ketua DPRD Kota Serang, Ketua Komisi II DPRD Kota Serang, para camat, lurah, operator terkait, pendamping PKH, kader posyandu, perwakilan Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, serta para pakar.
Dalam keterangannya, Budi menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan untuk menyinkronkan data penerima bantuan, terutama 42.000 data PBI yang sudah ada dan penambahan 17.000 data PBI baru.
“Jadi bukan 10.000 penambahan PBInya, tapi 17.000, dan ini kita sinkronkan dengan kader, terus dari PKH, dari Lurah, camat, operator, dari OPD terkait, dari Dinkes, semua lengkap disini, dalam rangka agar sinkron data pemutakhirannya biar jangan sampai data ini tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Budi menekankan harapannya agar program PBI ini benar-benar terserap dan dimanfaatkan oleh warga yang benar-benar membutuhkan. Ia mengakui adanya potensi ketidaksesuaian data di lapangan dan menekankan pentingnya mencari solusi agar bantuan tepat sasaran.
“Kalau temuan mungkin saya ketegorikan banyak, mungkin manusia itu ada errornya kan, makanya kita tidak saling menyalahkan, tapi mencari solusi agar ini tepat sasaran sesuai dengan keinginan saya,” ujarnya.
Selain fokus pada data PBI, rapat ini juga membahas program bedah rumah. Walikota mengungkapkan bahwa terdapat antrian sebanyak 19.000 rumah yang membutuhkan perbaikan.
Namun, ia bersyukur atas bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah menyalurkan 400 unit rumah layak huni, bukan berupa uang tunai melainkan bangunan tipe 27 yang siap huni.
Budi juga menyoroti respons cepat pemerintah kota terhadap aduan masyarakat, seperti kasus anak korban petasan yang langsung ditangani meskipun BPJS-nya tidak aktif.
Ia menekankan pentingnya kesigapan seluruh elemen, mulai dari PKH hingga operator, untuk turun langsung ke masyarakat dalam melakukan pendataan.
“Kedepannya tidak akan ada seperti itu lagi. Karena kita sinkron tadi ya, langsung semua full. Semua yang keterkaitan hadir termasuk kepala BPJS dan pakar, agar program ini benar- benar berjalan dengan maksimal,” tegasnya.
Terkait anggaran, penambahan kuota penerima PBI sebesar 17.000, Budi mengungkapkan bahwa pihakmya telah mengalokasikam dana sebesar Rp 5 miliar sekian dari pengembalian bea cukai rokok.
“Jadi untuk tutupi yang kuota 17 ribu itu, kita sudah ada anggarannya dari pajak rokok,” tandasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial, Muhammad Ibra Gholibi , menjelaskan bahwa pengumpulan seluruh elemen terkait ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat yang benar-benar tidak mampu mendapatkan bantuan.
“Ini kenapa semua dikumpulkan karena mengingat banyaknya informasi informasi bahwa masyarakat yang mampu itu dapat menerima bantuan sehingga dengan adanya pertemuan ini adanya rapat koordinasi ini memastikan bahwa masyarakat yang tidak mampu ini benar benar mendapat bantuan,” jelasnya.
Dia menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan verifikasi ulang data PBI yang diterima dari BPJS, baik dari APBD Kota, Provinsi, maupun pusat.
Verifikasi akan dilakukan di tingkat kelurahan untuk memastikan data akurat, termasuk mengecek status penerima apakah masih ada, meninggal dunia, atau sudah mampu secara ekonomi.
“Dengan hal hal seperti itu kita akan mengurangi juga beban yang sebelumnya sejahtera sekarang masih selalu mendapat bantuan sehingga itu akan menambah kuota baru masyarakat yang belum mampu,” ujar Ibra.
Dinsos Kota Serang menargetkan pemutakhiran data ini selesai pada bulan Mei, berjalan beriringan dengan pendataan PKH. Saat ini, baru sekitar 30 persen dari 42.000 data PBI yang telah diverifikasi ulang.
Ibra mengakui adanya kendala keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan operator dalam melakukan verifikasi data yang cukup besar.
Terkait penambahan 17.000 kuota PBI, dia mengatakan bahwa, pihaknya akan memprioritaskan daftar tunggu yang saat ini berjumlah sekitar 16.000 orang.
Ia juga menegaskan bahwa apabila ada perubahan status penerima bantuan (meninggal, pindah, atau sudah mampu), slot tersebut akan diisi oleh warga miskin baru yang mengajukan permohonan.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Serang menunjukkan komitmennya untuk memastikan program-program bantuan sosial dapat berjalan efektif dan tepat sasaran, sehingga benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan. (siska)
