Asuransi

Pemkot Serang dan BPJS Ketenagakerjaan Perluas Perlindungan Bagi 13.000 Pekerja Rentan, Anggaran Hampir Rp3 Miliar

BISNISBANTEN.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi sekitar 13.000 pekerja rentan dan non-ASN di Kota Serang. Program perlindungan ini menyasar kelompok pekerja informal dan pengurus lingkungan, mulai dari RT/RW, kader posyandu, guru ngaji, marbot, pemandi jenazah, hingga pengemudi ojek online (ojol).

Rencana perluasan perlindungan tersebut dibahas dalam pertemuan antara Wali Kota Serang Budi Rustandi, jajaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banten dan Cabang Kota Serang, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang. Fokus utama pertemuan ini adalah mempercepat proses verifikasi data sekaligus memastikan kesiapan anggaran daerah.

Budi menjelaskan bahwa kuota sekitar 13.000 penerima manfaat ini merupakan bagian dari realisasi janji kerja pemerintah daerah sekaligus dukungan terhadap agenda perlindungan sosial pemerintah pusat. Berdasarkan pendataan sementara, sasaran yang telah terinventarisasi meliputi sekitar 2.968 RT/RW, 3.218 kader posyandu, 3.542 guru ngaji, 809 marbot, 2.136 pemandi jenazah, serta 300 pengemudi ojol yang datanya telah terverifikasi.

Advertisement

“Jumlah sekitar 13.000 kurang lebihnya dan ini masih bisa terus bertambah sambil menunggu data-data yang lain dan ini bagian daripada komitmen pemerintah Kota Serang ini dalam rangka perlindungan sosial untuk teman-teman kita atau warga Kota Serang yang mana ini program yang insyaallah akan berkelanjutan,” ujar Budi saat ditemui, Kamis (19/11/2026).

Menurut Budi, program ini dikhususkan bagi warga Kota Serang dengan menyesuaikan kapasitas anggaran yang tersedia. Ia meminta jajarannya agar segera menuntaskan proses verifikasi administrasi yang masih berjalan supaya manfaat perlindungan dapat segera diterima oleh masyarakat.

“Tahun ini di perubahan juga sudah bisa tapi tinggal nunggu data verifikasinya itu belum selesai. Ada beberapa kekurangan yang belum selesai nah saya minta juga untuk segera di-push ya didorong oleh Pak Asda 2 Pak Yudi dalam rangka ini percepatan agar mereka bisa segera menerima manfaatnya,” katanya.

Budi menegaskan, jaminan sosial sangat dibutuhkan bagi para pekerja lapangan dan pelayan masyarakat karena mereka memiliki risiko kerja maupun potensi musibah saat menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Intinya kita kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan ini juga salah satu yang diinginkan oleh Bapak Presiden kita Bapak Prabowo dalam rangka untuk perlindungan sosial warga kita khususnya ojol ya kan. RT RW dalam rangka ketika mengemban tugasnya terjadi apa-apa itu kita tanggung untuk jaminan sosialnya,” jelas Budi.

Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Banten Muhyidin mengapresiasi langkah Pemkot Serang yang dinilai berperan sebagai “tangan baik” dalam membantu kelompok pekerja rentan dan informal yang belum mampu membayar iuran secara mandiri.

“Saat ini dari 304.000 pekerja baik itu sektor formal maupun informal, ada 116.000-an yang sudah terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan, 38 persen yang terlindungi artinya ke depan kita masih ada tantangan untuk memberikan perlindungan kurang lebih sekitar 62 persen lagi. Tentu sebagian besar itu ada di sektor informal. Nah, pekerja informal itu ada 151.000-an di Kota Serang,” ungkap Muhyidin.

Untuk mendorong cakupan kepesertaan pekerja di Kota Serang agar dapat menyentuh angka 50 persen, BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan empat strategi utama bersama pemangku kepentingan terkait.

“Tadi sudah disampaikan yang pertama kami fokus kepada perusahaan skala besar menengah. Nah, kami garap ekosistemnya tuh, vendor-vendornya, mitra-mitra kerjanya. Kemudian yang kedua, kami fokus kepada UKM dengan Dinas Koperasi UKM nanti kami akan jalan edukasi. Kemudian yang ketiga, kami fokus kepada ekosistem pasar, baik itu pasar modern maupun pasar tradisional. Kemudian yang keempat, kami fokus kepada perlindungan pekerja rentan,” papar Muhyidin.

Selain mengandalkan dukungan anggaran pemerintah daerah, Muhyidin juga mendorong keterlibatan sektor swasta dan masyarakat luas melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) maupun donasi pribadi untuk membantu pekerja kurang mampu.

Dari sisi pendanaan daerah, Kepala BPKAD Kota Serang Yusup Suprapto menyebutkan bahwa anggaran yang disiapkan untuk mendukung program ini mencapai hampir Rp3 miliar. Alokasi tersebut mencakup seluruh wilayah administratif di Kota Serang, yakni 6 kecamatan dan 67 kelurahan.

“Yang sudah kita siapkan itu kurang lebih hampir Rp 3 miliar, total untuk 6 kecamatan 67 kelurahan untuk meng-cover seluruh honor masyarakat, guru ngaji, pemandi jenazah, kader posyandu dan sebagainya ya dan ada ojol juga sekitar 300 ojol,” kata Yusup.

Terkait perbandingan nilai anggaran dengan periode sebelumnya, Yusup memastikan besaran alokasi dana tersebut masih berada pada kisaran yang sama.

“Masih sama dengan 2026,” ujarnya singkat. (Siska)

bisnisbanten.com