BISNISBANTEN.COM – Kantor Perwakilam Bank Indonesia (KPwBI) Wilayah Banten terus mengakselerasi transformasi digitalisasi pembayaran guna memperluas inklusi keuangan masyarakat sekaligus memicu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Banten.
Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Banten Yusuf Wicaksono H menegaskan, bahwa digitalisasi pembayaran bukan sekadar soal kemudahan, kecepatan, dan efisiensi. Lebih dari itu, langkah ini merupakan bagian dari strategi besar membangun ekosistem transaksi yang aman, transparan, serta inklusif agar dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat di mana saja.
“Digitalisasi transaksi pembayaran harus kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu bentuk nyatanya adalah pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada transaksi pembayaran daerah,” ujar Yusuf saat memberikan arahan dalam acara launching QRISamling Movement, Jum’at (25/09/26).
Melalui kehadiran inovasi pembayaran seperti QRISamling Movement pada layanan publik, masyarakat tidak hanya mendapatkan kemudahan akses secara lokasi, tetapi juga kemudahan proses transaksi tanpa perlu membawa uang tunai (cashless).
Yusuf menambahkan, Bank Indonesia selalu mendorong pergeseran pola transaksi masyarakat dari tunai menuju non-tunai. Dorongan ini berdampak langsung pada optimalisasi pendapatan daerah, mengingat makin tingginya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah secara digital.
“Makin banyak masyarakat yang membayar pajak menggunakan sarana non-tunai, maka makin tinggi pula potensi kenaikan nilai PAD. Kami berharap digitalisasi pada pembayaran Samsat ini dapat secara signifikan menggenjot PAD Provinsi Banten,” tegasnya.
Yusuf berharap gerakan QRISamling Movement tidak sebatas menjadi kegiatan seremonial belaka, melainkan mampu menjadi momentum kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman publik terhadap perkembangan teknologi finansial sekaligus mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien dan transparan. (Siska)
