BISNISBANTEN.COM – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten terus memperkuat langkah sinkronisasi infrastruktur irigasi guna mendukung penuh program ketahanan pangan nasional. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi intensif dalam penetapan Lahan Baku Sawah (LBS) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) bersama pemerintah pusat dan daerah.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Arlan Marzan menjelaskan, bahwa saat ini terdapat penyesuaian signifikan terkait data lahan sawah di wilayahnya. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri ATR/BPN, awalnya usulan dari kabupaten/kota mencakup sekitar 75 persen dari target yang ditetapkan.
“24.000 sekian yang ditetapkan oleh SK Menteri ATR/BPN kemarin itu sudah berdasarkan hasil usulan kabupaten kota, kurang lebih sekitar 75 persen,” ujar Arlan Marzan, dikutip pada Jum’at (14/08/26).
Namun, Arlan menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten tidak berhenti di angka tersebut. Pihaknya melakukan validasi mandiri untuk memastikan luasan lahan yang lebih akurat dan optimal.
“Kemudian kita lakukan validasi oleh Pemprov, kemarin sudah diusulkan oleh Pak Gubernur menjadi 84,68 persen,” jelasnya.
Arlan mengakui bahwa menjaga konsistensi lahan pertanian di Banten memiliki tantangan tersendiri. Letak geografis Banten yang bersinggungan langsung dengan Jakarta memicu tingginya aktivitas alih fungsi lahan, baik untuk sektor industri maupun pemukiman.
“Kondisinya memang agak beda ya, karena kondisi Pulau Jawa khususnya di Banten yang berdekatan dengan daerah Jakarta ini memang pengembangan terhadap izin-izinnya sudah keluar untuk alih fungsi. Sudah jadi pengembangan industri, kemudian program nasional juga kaitan dengan 3 juta rumah,” papar Arlan.
Menurutnya, banyaknya program nasional yang berlokasi di Banten menuntut adanya penyesuaian terhadap usulan lahan pertanian agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan.
Menanggapi keluhan dari sejumlah pengembang perumahan terkait penetapan LBS, Arlan menegaskan bahwa kebijakan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Banten bertujuan untuk menyelaraskan seluruh program strategis.
Arlan menekankan bahwa program ketahanan pangan dan program pembangunan rumah rakyat harus bisa berjalan beriringan tanpa saling menghambat.
“Pak Gubernur memastikan bahwa program nasional ini harus terus berjalan dan tidak sifatnya hanya sektoral. Jadi dari program ketahanan pangan, program tiga juta rumah, program industrialisasi, semua harus berjalan. Ini makanya harus disinkronkan,” tegas Arlan. (Siska)
