2022, Realisasi Pendapatan Negara Kementerian Keuangan Provinsi Banten Mencapai Rp81,54 Triliun
BISNISBANTEN.COM — Selama 2022, realisasi pendapatan negara melalui Kementerian Keuangan Provinsi Banten mencapai Rp81,54 triliun. Ini diungkapkan Kepala Kepabeanan Provinsi Banten Rahmat Subagyo saat Taklimat Media di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Kamis (26/1).
Menurutnya, Pendapatan Negara yang tumbuh tinggi seiring dengan pemulihan ekonomi yang terus terjaga, harga komoditas di level yang masih relatif tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, serta implementasi Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pada Tahun 2022 realisasi pendapatan Pemerintah Pusat di Banten sebesar Rp81,54 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Pajak sebesar Rp66,42 triliun, Pendapatan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp12,84 rriliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2,73 triliun.
“Nilai tersebut tumbuh 22,77 persen dibandingkan total pendapatan pemerintah pusat pada Tahun 2021 sebesar Rp66,41 triliun,” katanya.
Untuk pendapatan Pajak
Selama tahun 2022 penerimaan pajak tercapai Rp66,42 triliun yang mencapai 115,55 persen dari target serta tumbuh 23,8 persen secara year on year. Kinerja penerimaan pajak masih tumbuh positif konsisten sejak April 2021 sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional. Baik secara kumulatif dan bulanan, mayoritas jenis pajak utama mencatatkan pertumbuhan yang posiitif dan lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Pertumbuhan penerimaan pajak kumulatif Tahun 2022 ditopang oleh baiknya kinerja PPN Impor, PPh 21, PPh Badan, PPh Final dan PPh 22 Impor sebagai efek membaiknya kinerja korporasi setelah mengalami tekanan pandemi Covid-19, dinamisasi PPh 25, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang mulai berlaku pada awal tahun, serta bertambahnya serapan tenaga kerja sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional. Pertumbuhan penerimaan kumulatif dengan capaian positif tersebut tercermin pada kinerja yang tetap terjaga pada masing-masing jenis pajak utamanya.
Capaian realisasi penerimaan PPh Non Migas hingga Desember 2022 terdokumentasi berada di angka 112,02 persen dari target penerimaannya atau senilai Rp30,039 triliun, dan mengalami pertumbuhan sebesar 36,45 persen (YoY). Hal yang sama terlihat pada PPN dan PPnBM yang berhasil menyumbang Rp35,774 triliun atau setara 118,03 persen dari target serta tumbuh sebesar 16,28 persen (YoY). Jenis pajak PBB juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 31,91 persen (YoY) dengan capaian sebesar Rp22,86 miliar, setara 151,79 persen dari target. Sedangkan Pajak Lainnya sampai dengan Desember 2022 terealisasikan sebesar 102,35 persen dari target atau senilai Rp347,75 miliar dan mengalami pertumbuhan sebesar 4,74 persen (YoY).
Secara umum kinerja penerimaan kumulatif dan bulanan secara sektoral tumbuh positif dengan peningkatan signifikan pada sektor administrasi pemerintahan yang tumbuh 83,65 persen. Sektor yang dominan pada Tahun 2022 masih industri pengolahan sebesar Rp25,78 triliun yang kontribusinya 38,81 persen, dan Perdagangan Besar sebesar Rp16,443 triliub yang kontribusinya 24,75 persen dari total pendapatan pajak.
Sementara Penerimaan Kepabeanan dan Cukai hingga 31 Desember 2022 mencapai Rp12,846 triliun atau 114,49 persen dari target APBN 2022. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai naik atau tumbuh sebesar 21,53 persen. Capaian kinerja positif tersebut didorong oleh kinerja seluruh komponen penerimaan yang mengalami pertumbuhan.
Realisasi penerimaan Bea Masuk (BM) hingga Desember 2022 sebesar Rp10,369 triliun atau 114,91 persen dari target pada tahun 2022 ini.
Kinerja BM mengalami pertumbuhan 20,96 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, di dorong kinerja impor nasional yang semakin membaik. Kinerja BM di dorong oleh aktivitas impor barang konsumsi, barang modal, dan kebutuhan bahan baku/penolong kebutuhan industri raw sugar.
Penerimaan Cukai per 31 Desember 2022 mencapai Rp2,405 triliun atau 113,11 persen dari target, dan mengalami pertumbuhan sebesar 22,93 persen (YoY). Pertumbuhan penerimaan Cukai di dorong oleh kebijakan relaksasi (pembukaan) daerah tujuan wisata, extra effort kegiatan pengawasan di bidang Cukai atau penguatan pengawasan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal. Penerimaan Cukai dikontribusi oleh Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), Hasil Tembakau (HT), dan Etil Alkohol (EA).
Kinerja penerimaan Cukai MMEA hingga 31 Desember 2022 sebesar Rp2,3 triliun atau 112,35 persen dari target, dan tumbuh sebesar 21,11 persen (YoY:Desember 2021). Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh peningkatan produksi serta mulai meningkatnya permintaan MMEA dari kawasan pariwisata.
Selain itu, penerimaan MMEA didorong oleh extra effort dari bidang Pengawasan, yang berimplikasi pada peningkatan permintaan MMEA legal. Selanjutnya realisasi penerimaan Cukai HT Netto hingga akhir Desember 2022 sebesar Rp88,81 miliar atau 137,77 persen dari target, mengalami pertumbuhan sebesar 106,35 persen (YoY). Kenaikan penerimaan Cukai HT disebabkan oleh pertumbuhan positif Rokok Elektronik (REL) dimana seluruh penerimaan Cukai HT merupakan penerimaan atas Rokok Elektrik (REL). Dari sisi penerimaan Cukai atas EA hingga akhir Desember 2022 mengalami pertumbuhan 4,87 persen (YoY), dengan capaian penerimaan mencapai Rp6,6 miliar atau 110,95 persen dari target.
Untuk Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak selama Tahun 2022 sebesar Rp2.727,14 miliar atau 137,6 persen dibandingkan target anggarannya Rp1.981,88 miliar dan tumbuh 24,39 persen (YoY). PNBP di Banten ditopang oleh Penerimaan BLU sebesar 66,90 persen. Dan jenis PNBP terbesar adalah Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan sebesar Rp1.599,27 miliar.
Realisasi belanja negara per 31 Desember 2022 di Provinsi Banten sebesar Rp26,27 triliun atau 98,76 persen dari target APBN, menurun 2,39% (yoy) karena alokasi APBN Tahun 2022 sebesar Rp26,6 Triliun yang lebih kecil dibandingkan alokasi APBN Tahun 2021 sebesar Rp27,6 triliun. Realisasi belanja APBN pada Tahun 2022 terdiri dari Belanja Kementerian Lembaga sebesar Rp10,10 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp16,17 triliun. (susi)
