Waspadai Geopolitik Global, Bendum DPP Partai PRIMA Ajak Publik Jaga Stabilitas dan Tolak Narasi Krisis
BISNISBANTEN.COM – Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PRIMA, Achmad Herwandi, menyoroti dinamika geopolitik global yang kian memanas. Menurutnya, ketegangan yang terjadi di berbagai belahan dunia, mulai dari konflik Rusia–Ukraina yang belum mereda hingga memanasnya jalur energi di Selat Hormuz, menjadi tanda nyata bahwa tatanan dunia sedang mengalami perubahan besar.
Herwandi menekankan bahwa negara-negara besar saat ini tengah sibuk memperkuat koalisi dan menjaga stabilitas domestik sebagai benteng pertahanan utama terhadap tekanan eksternal. Namun, ia menyayangkan kondisi di dalam negeri yang justru diwarnai oleh narasi-narasi negatif.
Herwandi mengkritik munculnya narasi yang seolah-olah menempatkan Indonesia di ambang krisis ekonomi, serta adanya seruan politik ekstrem seperti pemakzulan presiden. Ia menilai langkah tersebut berpotensi mengguncang stabilitas nasional.
“Ironisnya, justru di dalam negeri muncul narasi yang melemahkan, seolah Indonesia berada di ambang krisis ekonomi. Kita harus mengakui dengan jujur bahwa narasi seperti ini bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya. Itu merusak kepercayaan masyarakat, mengganggu psikologi pasar, dan membuka peluang untuk ketidakpastian yang tidak perlu,” ujar Herwandi, Rabu (08/04/26).
Menurutnya, dalam ekonomi modern, persepsi memiliki dampak langsung terhadap realitas. Jika kepercayaan publik dan pasar terguncang, hal itu akan menghentikan investasi dan menurunkan konsumsi, serta pertumbuhan ekonomi melambat.
“Menyebarkan narasi krisis tanpa dasar yang kuat sama dengan melemahkan fondasi bangsa di saat kita seharusnya berdiri kokoh,” tambahnya.
Kontras dengan narasi krisis yang beredar, Herwandi merujuk pada laporan Menteri Keuangan Purbaya. Hingga 31 Maret 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun, atau tumbuh 10,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Pertumbuhan ini didorong oleh kuatnya penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang menjadi bukti ketahanan fiskal Indonesia di tengah ketidakpastian.
Selain itu, ia juga memuji kebijakan pemerintah dalam menjaga harga BBM tetap stabil di tengah krisis energi akibat konflik di Iran.
“Meskipun sering dinarasikan tidak baik, tarif BBM kita masih relatif stabil dibandingkan Singapura dan Amerika Serikat yang langsung menaikkan harga. Kita tidak,” tegasnya.
Menatap masa depan, Herwandi optimis dengan rencana pemberlakuan mandatori B50 secara nasional mulai 1 Juli 2026. Langkah ini dianggap sebagai strategi jitu untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi serta memperkuat industri domestik.
“Ini adalah langkah berani dan strategis yang menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya bertahan dalam krisis global, tetapi juga berani memimpin arah perubahan,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Herwandi menekankan bahwa seluruh capaian ekonomi dan kemandirian energi tidak akan berarti tanpa adanya persatuan nasional. Ia mengingatkan bahwa stabilitas politik adalah prasyarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi.
“Sejarah menunjukkan bahwa bangsa besar bukanlah yang terbebas dari tantangan, melainkan yang mampu bersatu dalam menghadapinya,” tutup Herwandi.(siska)
