Walikota Serang Tegaskan PPPK Paruh Waktu Tak Dirumahkan, Siapkan Peralihan ke Penuh Waktu dan CPNS
BISNISBANTEN.COM — Pemerintah Kota (Pemkot) Serang memberikan kepastian tegas terkait nasib para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemkot memastikan tidak ada kebijakan merumahkan PPPK di tengah isu efisiensi yang berkembang di berbagai daerah.
Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Walikota Serang Budi Rustandi, saat memberikan arahan dalam sosialisasi mekanisme perpanjangan perjanjian kerja dan bimbingan teknis aktivasi tanda tangan elektronik (TTE) bagi PPPK di Gedung Gelanggang Remaja (GGR) Stadion Maulana Yusuf, Selasa (10/11/2026).
Walikota Budi Rustandi menyatakan komitmennya bersama Wakil Walikota Agis untuk terus mensejahterakan aparatur sipil negara (ASN), termasuk PPPK, serta mendorong kelancaran program-program pembangunan di Kota Serang.
“Tentu ini bagian daripada komitmen saya sama Pak Agis dalam rangka untuk bagaimana mensejahterakan PPPK yang ada di Kota Serang, ASN, dalam rangka untuk mendorong program-program yang ada di Kota Serang,” ujar Budi di hadapan ribuan pegawai.
Tidak hanya memastikan keamanan status kerja, Budi juga mengungkapkan kabar menggembirakan terkait status kepegawaian. Pemerintah pusat disebut telah menyiapkan tahapan peralihan status bagi PPPK yang dinilai lebih menjanjikan.
“Yang paruh waktu menjadi penuh waktu, dan yang penuh waktu menjadi CPNS, ya,” ungkap Budi, seraya menyebutkan bahwa tahapan tersebut rencananya dimulai pada awal Januari mendatang.
Menurut Budi, kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi atas perjuangan dan dukungan para PPPK terhadap kinerja Pemkot Serang. Ia bersyukur pendapatan daerah mengalami kenaikan signifikan sehingga mampu meng-cover anggaran pegawai, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tanpa ada pemotongan, tanpa harus mengorbankan sektor pembangunan infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan.
“Alhamdulillah pendapatan kita hari ini naik. TPP alhamdulillah Kota Serang tidak ada pemotongan karena kenaikan kita juga luar biasa bisa meng-cover semua, tapi tidak meninggalkan pembangunan infrastruktur, pembangunan ikon-ikon ibu kota, dan alhamdulillah semua berjalan sesuai progres,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang Murni menjelaskan, bahwa saat ini pihaknya tengah memproses perpanjangan kontrak kerja PPPK sambil menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat terkait mekanisme peralihan status.
“Untuk tahapan saat ini kita perpanjang dulu karena memang berdasarkan waktu, kontrak PPPK ini sudah selesai dan akan diperpanjang nanti per 1 Januari 2027 sampai dengan 31 Desember 2027,” terang Murni.
Murni menegaskan bahwa secara penganggaran, Pemkot Serang telah siap menyambut kebijakan peralihan dari pusat tersebut. “Untuk anggaran peralihan, Pemkot Serang sudah siap untuk peralihan manakala nanti regulasi itu turun dari pusat,” tegasnya.
Terkait jumlah data pegawai yang diajukan untuk perpanjangan kontrak, Murni menyebutkan ada sebanyak 5.672 orang. Jumlah tersebut mencakup penyesuaian data existing, di mana terdapat beberapa pegawai yang masuk Batas Usia Tertentu (BUT) atau pensiun serta dalam proses hukuman disiplin.
Pihak BKPSDM kembali mempertegas instruksi Walikota Serang agar instansi daerah tidak mengambil langkah merumahkan tenaga PPPK.
“Betul, sesuai dengan instruksi dari Pak Wali Kota bahwa saat ini Pemkot Serang tidak merumahkan pegawai PPPK,” pungkas Murni. (Siska)
