Walikota Cilegon Lobi Kemen PUPR Minta Anggaran Bangun Jalan

BISNISBANTEN.COM – Walikota Cilegon Helldy Agustian bersama rombongan pejabat di lingkungan Pemkot Cilegon menyambangi Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) RI di Jakarta, Jumat (9/6/2023). Kedatangan Helldy bermaksud melobi pemerintah pusat tersebut meminta anggaran untuk pembangunan jalan di Cilegon.
Dalam kunjungannya, Helldy didampingi Pelaksanan Tugas (Plt) Asisten Daerah (Asda) II Pemkot Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Cilegon Sabri Mahyudi, Kepala Dinas Komunikasi Informatikan Persandian dan Statistik (Diskominfosatik) Cilegon Agus Zulkarnain, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Cilegon Heri Suheri, serta beberapa pejabat teknis lainnya.
Helldy dan rombongan mengawali kunjungannya ke gedung Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kemen PUPR dan menyampaikan beberapa program yang diharapkan bisa bersinergi. Mulai soal kebutuhan air baku dari bendungan, sanitasi, kawasan kumuh, hingga pengolahan lumpur tinja.
Setelah itu, rombongan menuju Direktorat Jenderal Bina Marga Kemen PUPR untuk menyampaikan terima kasih karena Pemkot Cilegon sudah mendapatkan anggaran Rp112 miliar untuk memperbaiki Jalan Lingkar Selatan (JLS).

“Kami juga ingin jika jalan kota lainnya bisa dibangun lewat anggaran pusat,” harapnya.
Diakui Walikota, pihaknya meminta anggaran pusat untuk pembangunan jalan karena APBD Cilegon diprioritaskan untuk program lain. Di antaranya pembangunan sumber daya manusia (SDM), seperti beasiswa full sarjana sebanyak 5 ribu mahasiswa se-Cilegon dengan anggaran sebesar Rp120 miliar.
“Jadi, kami datang untuk menyampaikan beberapa program yang diharapkan bisa bersama disinergikan antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Helldy, kedatangannya juga ingin mematangkan program soal pembangunan pengelolaan sampah dari bank dunia senilai Rp120 miliar lebih. Helldy berharap, pihaknya bersama pemerintah pusat bisa melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sebelum adanya pekejaan, sambil paralel terus menyempurnakan dokumen dan ketentuan yang dibutuhkan.
Helldy juga mengaku ingin bersinergi dalam pengentasan kawasan kumuh di Cilegon seluas 37 hektare yang tersebar disejumlah lokasi. Menurutnya, untuk mengatasi itu membutuhkan sinergitas dari kementerian. Program berikutnya, sambung Helldy, yakni soal air baku, dimana Pemkot Cilegon melalui Perumda Cilegon Mandiri masih terbatas mendapatkan kuota air baku, sehingga sampai saat ini baru mampu memfasilotasi 20 persen warga.
Untuk itu, Helldy berharap, ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk bisa meningkatkan kapasitas pelayanan penyediaan air bersih untuk Cilegon.
“Kami juga berharap adanya bantuan dan sinergitas untuk pembangunan jalan tingkat Kota yang bisa dialokasikan kembali untuk Cilegon,” harapnya.
“Tadi juga sudah koordinasi. Ternyata bisa juga untuk jalan kota. Nanti ini akan ditindaklanjuti secara serius agar ada alokasi dari pusat,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Sanitasi Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Tanozisochi Lase menyampaikan, ada dua media yang bisa dilakukan untuk mensinergiskan program Kemen PUPR dengan pemerintah daerah. Semisal? medianya lewat rencana induk yang menjadi jembatan untuk bisa dimohonkan kepada Kemen PUPR.
“Perencanaan itu dari Pemkot dulu. Misalnya, rencana induk air minum, air limbah, dan lainnya. Jangan sampai kami bantu malah tidak menyelesaikan masalah,” terangnya.
Media selanjutnya, lanjut Lase, yakni Kemen PUPR mempunya Balai atau Satuan Kerja (Satker) di setiap daerah. Artinya, bisa masuk dalam perencanaan melalui Balai. Pihaknya mempunyai Balai yang tugasnya menyusun program cipta karya. Urutannya dari program kota nanti didampingi mana yang menjadi prioritas atau semacam program jangka menengah.
Sementara Ditjen Bina Marga Hedy Rahadian mengaku siap mendorong pembangunan di daerah, termasuk Cilegon. Bukan saja soal JLS, melainkan juga jalan kota bisa diajukan sepanjang secara spesifikasi besar.
“Bisa, tinggal nanti koordinasi. Tentu ada mekanismenya untuk input dulu dalam sistem, baru nanti akan dialokasikan jika jadi prioritas dan memenuhi ketentuan,” jelasnya. (dik/zai)









