BISNISBANTEN.COM– Pemerintah Kota Serang menunjukkan progres positif dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Hingga Semester I, pendapatan daerah telah mencapai 52 persen dari target Rp1,5 triliun, atau setara dengan Rp835.999.970.429.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai 44,99%, dengan total Rp722.684.751.807. Dinas PUPR Unggul dalam Penyerapan, Dinas Sosial Masih Terendah.
ASDA II Yudi Suryadi mengungkapkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menjadi OPD dengan realisasi belanja tertinggi di Semester I, mencapai 52,9 persen atau sekitar Rp58,4 miliar. Capaian ini menjadi sorotan positif mengingat PUPR biasanya menunjukkan serapan tinggi di akhir tahun anggaran.
“Ini sesuai dengan program Pak Wali dalam rangka penyelesaian program-program yang bersifat fisik,” jelas Yudi.
Namun, tidak semua OPD menunjukkan kinerja serupa. Dinas Sosial (Dinsos) tercatat sebagai OPD dengan realisasi belanja terendah, hanya mencapai 26,89 persen atau sekitar Rp5 miliar.
Rendahnya serapan ini disebabkan adanya pergeseran anggaran yang mengakibatkan tambahan alokasi, namun pembayarannya belum terealisasi. Diharapkan, pada akhir tahun 2025, realisasi secara keseluruhan baik pendapatan maupun belanja dapat sesuai dengan perencanaan.
Menggarisbawahi urgensi tersebut, Wali Kota Serang Budi Rustandi secara tegas menyatakan bahwa rapat evaluasi ke depan tidak boleh hanya seremonial. Ia menuntut perubahan signifikan dalam pelaksanaan APBD 2026.
“Jangan sampai masyarakat itu terlambat dalam rangka untuk merasakan program-programnya,” tegas Budi.
Untuk itu, Wali Kota Budi Rustandi mewajibkan seluruh OPD untuk memulai lelang dini pada bulan November. Hal ini bertujuan agar program-program strategis dapat berjalan dengan baik, tanpa hambatan, dan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Ke depan, saya mewajibkan mulai November sudah melakukan lelang dini, agar pelaksanaannya itu bisa baik, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Program-program strategis ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan saya dan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menyoroti realisasi belanja APBD yang rata-rata masih berada di kisaran 40 persen, bahkan ada yang baru mencapai 30 persen. “Nanti kan soal perubahannya di 2026 semua, untuk lebih semangat lagi kerja,” pungkas Budi, menunjukkan komitmennya untuk mengevaluasi kinerja OPD dan memastikan percepatan pembangunan di Kota Serang.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis Aulia, menyampaikan bahwa rapat evaluasi berjalan baik dan menekankan pentingnya terus mendorong peningkatan pendapatan serta realisasi belanja agar APBD dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat. (Siska)
