BISNISBANTEN.COM — Pemerintah terus mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini merupakan hasil kolaborasi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Ray Real Estate Indonesia untuk wilayah Banten, serta didukung oleh Pemerintah Kota Serang dan BKPSDM.
Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, Muhammad Naufal Al Ammari, mengatakan program FLPP bertujuan membantu masyarakat yang belum memiliki rumah dengan skema pembiayaan yang ringan. “Pada prinsipnya program ini sifatnya kolaboratif untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah, atau istilahnya MBR, yang belum punya rumah. Nah ini insyaallah akan dibantu dengan program FLPP cicilan murah, dengan bunga yang fix 5%, kalau pakai syariah itu marginnya fix 5%, sepanjang tenor, tenornya maksimal bisa sampai 20 tahun,” ujar Naufal.
Ia menambahkan, dengan skema tersebut masyarakat bisa memperoleh rumah layak huni dengan cicilan sekitar Rp1 jutaan per bulan. Program ini juga telah disalurkan secara luas di berbagai wilayah, termasuk Banten. “Dan alhamdulillah kalau kita lihat hari ini Provinsi Banten ini merupakan salah satu provinsi yang terbanyak FLPP-nya. Jadi masyarakat di Banten, termasuk juga di Kota Serang, itu banyak yang sudah menerima manfaat daripada program FLPP,” tuturnya.
Berdasarkan data per 5 November, sudah terdapat 217.433 masyarakat Indonesia yang menerima manfaat FLPP. Sementara itu, di Provinsi Banten tercatat 17.221 masyarakat telah merasakan manfaat program ini. “Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa memaksimalkan. Mumpung ini kuotanya masih banyak. Jadi kalau ada masyarakat yang belum punya rumah, memenuhi kriteria dari semua profesi, baik itu CPNS, P3K, wartawan, awak media, bahkan mereka yang berpenghasilan tidak tetap seperti driver atau pengemudi online, ini semuanya bisa difasilitasi dengan menggunakan program FLPP,” jelas Naufal.
Ia juga menyinggung keterkaitan program FLPP dengan upaya pemerintah membantu masyarakat yang mengalami kendala pembiayaan akibat pinjaman online (pinjol) atau catatan di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. “Ini juga merupakan salah satu bagian kita berkolaborasi untuk menyampaikan kepada masyarakat, kalau seandainya mereka ada yang terkendala dengan pinjol, terkendala dengan urusan selik, maka silakan mereka bisa menyampaikan kepada perbankan, menyampaikan kepada BP Tapera, kepada Kementerian Keuangan, dan kepada OJK,” katanya.
Terkait kuota, Naufal memastikan tahun ini Banten memiliki peluang besar untuk mendapatkan bantuan pembiayaan rumah. “Kita masih punya banyak kuota, untuk Banten berapapun angkanya, membutuhkan di bulan November, di bulan Desember, insya Allah akan disiapkan, khusus. Untuk Banten insya Allah tahun ini masih tersedia banyak sekali,” pungkasnya.
(Sarah)
