Pemprov Banten Perkuat Antisipasi Nataru, Fokus pada Stabilitas Pangan dan Kelancaran Distribusi
BISNISBANTEN.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menegaskan kesiapan penuh dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026. Dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Pemprov menekankan pentingnya menjaga stabilitas pasokan pangan, kelancaran distribusi, serta keamanan masyarakat.
Sekda mewakili Gubernur Banten menyampaikan bahwa seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, hingga pemerintah kabupaten/kota telah dikerahkan untuk memastikan agenda Nataru berjalan aman dan lancar. “Dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru ini, kami dari Gubernur Provinsi Banten dan juga seluruh sektor yang ada, kabupaten/kota, BI, perhubungan, dan lain-lain melakukan koordinasi untuk mempersiapkan segala sesuatu bagi masyarakat,” ujar Deden.
Ia menegaskan bahwa aspek yang menjadi perhatian tidak hanya terkait kelancaran ibadah dan mobilitas masyarakat, namun juga mencakup ketersediaan pangan, keamanan, serta antisipasi kondisi cuaca dan dinamika distribusi antarwilayah. “Memang saat ini banyak hal yang harus kita antisipasi, bukan hanya cuaca yang tidak menentu, tetapi juga jalur distribusi pangan antar daerah,” jelasnya.
Dalam arahannya, Sekda menyampaikan enam langkah utama Pemprov Banten untuk mengamankan kebutuhan pangan jelang Nataru, diantaranya ialah penguatan koordinasi dengan komunitas pangan, seperti produsen beras, cabai, bawang merah, telur, dan daging, pelaksanaan operasi pasar murah dan gerakan pangan murah secara masif di delapan kabupaten/kota, juga koordinasi intensif dengan distributor dan pelaku rantai pasok untuk memastikan distribusi lancar dan menghindari penimbunan, serta pemantauan harga harian melalui TPID, sehingga respons cepat bisa diberikan jika ada gejolak harga, peningkatan produksi lokal melalui pendampingan petani, fasilitas sarana pertanian, dan perluasan lahan tanam, dan yang terakhir ialah penguatan pengawasan keamanan pangan di pasar tradisional dan modern.
Pemprov menegaskan bahwa stabilitas pangan merupakan upaya bersama. “Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dan stabilitas pangan harus menjadi gerakan bersama di antara kita semua,” tegas Sekda. Terkait langkah menjaga pasokan, Sekda menjelaskan bahwa kelancaran distribusi merupakan faktor krusial. Ia menyoroti kasus hambatan logistik yang sempat terjadi di jalur tol dan jalan arteri akibat padatnya pergerakan kendaraan besar.
“Kita memastikan jalur distribusi pangan dari luar Provinsi Banten bisa masuk dengan aman. Yang paling utama adalah jalur distribusi jalan raya,” katanya. Pemprov berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi agar lalu lintas logistik dapat terurai dan tidak menimbulkan penumpukan. Saat ditanya mengenai strategi mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah, Sekda menegaskan bahwa Pemprov Banten mulai memprioritaskan penggunaan produk lokal. “Yang pasti memang kita lebih mengutamakan produk-produk di daerah agar rangkai ekonomi di daerah ini juga bisa berjalan,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan produk lokal penting agar perekonomian Banten tetap berputar, sekaligus menjadi solusi saat pasokan dari luar mengalami hambatan atau keterlambatan. Ia menegaskan bahwa seluruh langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menekan inflasi, menjaga kesejahteraan masyarakat, serta memastikan kebutuhan pokok tersedia dengan harga yang terjangkau.
(Sarah)
