BISNISBANTEN.COM — Pemerintah Provinsi Banten memastikan laju inflasi daerah masih dalam kondisi terkendali dan berada di bawah rata-rata nasional. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten, Ismail, menyampaikan bahwa hingga akhir tahun, inflasi Banten masih berada di kisaran dua persen.
“Inflasi kita masih terjaga, jadi di bawah rata-rata nasional. Alhamdulillah kita masih sampai saat ini, di akhir tahun kita mencapai 2 lebih ya. Masih di bawah rata-rata nasional,” ujar Ismail. Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari peran seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang secara konsisten melakukan pengawasan dan pengendalian inflasi, khususnya pada sektor pangan.
Ia menyebutkan, sejak awal tahun, OPD terkait telah bergerak melakukan berbagai langkah antisipasi. “Jadi angka kita itu alhamdulillah seluruh OPD yang melaksanakan pengawasan terhadap inflasi. Misalnya ke depan tahun ini sama yang soal pangan ini kan soal mulai naik nih. Di awal tahun ini kita masih, dinas ketapa semua bergerak,” katanya.
Ismail menjelaskan, salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah operasi pasar serta pengecekan rutin ke pasar-pasar tradisional. Upaya ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok, terutama jika terjadi kenaikan harga.
“Jadi semua melaksanakan operasi pasar, kita selalu melaksanakan pengecekan ke pasar-pasar terkait dengan barang-barang pokok, barang-barang pokok yang mengalami kenaikan, pasti akan dilaksanakan operasi pasar,” ujarnya. Ia juga mengungkapkan bahwa penyumbang inflasi di Provinsi Banten saat ini bukan berasal dari bahan pokok, melainkan komoditas seperti emas perhiasan dan tiket pesawat menjadi faktor utama pendorong inflasi.
“Penyumbang inflasi yang saya masih emas ya, perhiasan, terus kemudian tiket pesawat dan beberapa lagi. Kalau justru kita ditopang sama bahan pokok, kayak beras masih surplus, kemudian kenaikan dari beberapa bahan pokok juga tidak terlalu signifikan,” jelasnya.
Terkait komoditas emas yang dipengaruhi harga internasional, Ismail mengakui pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam melakukan intervensi. Namun, untuk bahan pokok, langkah pengendalian masih bisa dilakukan melalui OPD terkait. “Kalau emas kan internasional ya. Kita tidak bisa intervensi, tapi kalau bahan pokok kita masih bisa intervensi. Dari dinas-dinas terkait pasti akan dilaksanakan intervensi,” katanya.
(Sarah)
