BISNISBANTEN.COM — Pemerintah Provinsi Banten memperkuat koordinasi lintas sektor menjelang momentum libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Peningkatan kewaspadaan dilakukan menyusul dinamika cuaca ekstrem, potensi bencana hidrometeorologi, hambatan pasokan pangan, hingga aspek keamanan selama masa libur panjang. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah pusat dan Forkopimda bersama jajaran pemerintah daerah.
Dalam keterangannya, Sekretaris Daerah, Deden Apriandhi, menyampaikan bahwa berbagai faktor menuntut pemerintah bersikap lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan dan langkah operasional menjelang Nataru. “Karena memang akhir-akhir ini kan kita bisa melihat ya banyak faktor yang membuat kita semua, baik itu pemerintah pusat maupun daerah untuk berhati-hati. Dan dari segala kesempatan yang disaksikan, dari segala cuaca, kita juga kan turut prihatin atas bencana yang terjadi di beberapa daerah,” ujarnya.
Selain cuaca ekstrem, Pemprov Banten menyoroti potensi terganggunya distribusi dan pasokan pangan akibat peningkatan mobilitas jelang libur panjang. “Nah, yang kedua juga, pasokan pangan jangan sampai itu juga menjadi terhambat karena liburan Natal dan Tahun Baru,” tambahnya.
Aspek keamanan juga menjadi perhatian utama, terutama dalam mengantisipasi peningkatan aktivitas masyarakat dan mobilitas wisatawan. “Dan yang ketiga, faktor keamanan itu sendiri. Jadi ini yang tadi diminta dari Kemendagri melalui rakornya, bahwa harus ada kolaborasi antara Forkopimda di daerah, dengan stakeholder-stakeholdernya,”tururnya.
Dalam rapat tersebut juga dibahas langkah mitigasi bencana, khususnya terkait potensi banjir rob di sejumlah wilayah pesisir Banten. Kondisi geografis yang dikelilingi garis pantai membuat beberapa daerah masuk kategori rawan. “Banten itu tadi masuk salah satu daerah yang berpotensi rop. Berpotensi rop, jadi karena memang kita dikelilingi oleh baris pantai, jadi potensi untuk banjir rop itu ternyata cukup besar di Banten dan itu juga kan yang harus kita antisipasi,” ungkapnya
Pemprov Banten menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga pemangku kepentingan terkait agar pengamanan dan mitigasi selama Nataru dapat berjalan optimal. Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal untuk memastikan kesiapan Banten dalam menghadapi tingginya aktivitas masyarakat, potensi bencana hidrometeorologi, dan tantangan distribusi logistik sepanjang akhir tahun.
(Sarah)
