Pemkot Serang Tertibkan Angkot Luar Daerah, Siapkan Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten
BISNISBANTEN.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang mulai menertibkan angkutan kota (angkot) yang selama ini beroperasi semrawut, terutama angkot dari luar daerah yang bebas masuk tanpa pengawasan. Langkah ini diambil untuk mempersiapkan Kota Serang yang akan segera ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Banten.
Wali Kota Serang, Budi Rustandi, mengatakan penertiban ini juga untuk mengatasi tumpang tindih trayek, menurunnya pendapatan sopir angkot lokal, dan memastikan semua angkutan memiliki izin lengkap serta mematuhi aturan lintas wilayah.
“Ini juga bagian dari aspirasi sopir angkot di Kota Serang. Pendapatan mereka menurun karena banyak angkot dari luar, seperti dari Balaraja, Cilegon, dan Kabupaten Serang, yang bebas masuk ke kota,” ujar Budi usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Terminal Kepandean, Kamis (07/08/25).
Menurutnya, kondisi trayek dan angkutan kota di Serang saat ini masih tidak tertata, sehingga Pemkot Serang perlu melakukan penataan transportasi publik. “Kami ingin ke depan trayek di Kota Serang itu lebih tertib. Kalau sekarang ini kondisinya masih semrawut,” tambahnya.
Budi menjelaskan bahwa dengan menata sistem transportasi, Kota Serang akan lebih siap menyambut anggaran pusat yang akan turun setelah penetapan sebagai ibu kota.
“Transportasi, infrastruktur, dan lainnya harus siap. Ini bagian dari pembangunan kota yang berkelanjutan, karena sebentar lagi Kota Serang akan jadi ibu kota yang sebenarnya,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang, Ikbal, menjelaskan bahwa angkot Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) harus transit sesuai zona yang telah ditentukan. Angkot dari Cilegon transit di Terminal Kepandean, dari Lebak, Pandeglang, Baros, dan Padarincang transit di Terminal Cipocok, sedangkan dari Balaraja dan Cikupa transit di Terminal Pakupatan.
“Kalau ini berjalan dengan baik dan masif, kami yakin kemacetan di Kota Serang akan berkurang. Tidak ada lagi rebutan penumpang antara angkot lokal dan AKDP,” pungkasnya. (siska)
