Pemkab Serang Dorong Pemdes Tingkatkan Tata Kelola Keuangan
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK (DISKOMINFOSATIK) KABUPATEN SERANG
BISNISBANTEN.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mendorong Pemerintah Desa (Pemdes) meningkatkan tata kelola keuangan di desa, dengan lebih transparan, terbuka, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan.
Demikian disampaikan Pj Sekda Kabupaten Serang Rudy Suhartanto pada acara Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Serang yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten di Aston Hotel Serang, Senin (2/12/2024).
Workshop dihadiri Kepala BPKP Provinsi Banten Rusdy Sofyan, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Serang Yani Setyamaulida sebagai narasumber, perwakilan DPMD Kabupaten Serang, para Camat, dan Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Serang.
Workshop juga merupakan roadshow BPKP Provinsi Banten ke-4 Pemerintah Kabupaten di Provinsi Banten yang saat ini jadwalnya untuk Kabupaten Serang. Selanjutnya, akan digelar di Kabupaten Tangerang dan Pandeglang.
Rudy mengatakan, Workshop dilaksanakan bertujuan untuk mendorong keuangan desa, dimana keuangan di desa harus transparan, terbuka, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.
“Maksudnya, tata kelola keuangannya harus lebih bagus, itu yang pertama,” terang Rudy.
Bicara soal prioritas program, sambung Rudy Rudy, di Indonesia, khususnya di Kabupaten Serang akses ekonomi masyarakat pedesaan masih relatif sedang atau belum menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Dengan menggunakan dana desa, kata Rudy, maka Pemdes bisa mendorong agar kualitas penggunaan dana desa meningkat. Pertama, Kat Rudy, akses ekonomi masyarakat harus lebih mudah terjangkau, ada akses internet, menggunakan virtual account seperti QRIS atau uang elektronik atau namanya inklusi keuangan.
“Jadi, tidak harus menggunakan uang nyata dalam transaksinya, tapi menggunakan digital sampai ke level desa untuk transaksi keuangan digital,” jelasnya.
Oleh karena itu, lanjut Rudy, pihaknya dibantu rekan-rekan dari Dirjen Perbendaharaan Provinsi Banten mendorong agar Pemdes bisa menggunakan inklusi keuangan. Menjawab persoalan kemiskinan ekstrem, Rudy tidak menampik, Kabupaten Serang masih ada data-data masyarakat miskin ekstrem dan perlu dicari cara agar mereka dapat diangkat sehingga bisa berdaya. Pihaknya ingin mengangkat masyarakat desa agar lebih sejahtera.
“Orang desa yang pastinya tahu dimana mereka berada, siapa-siapa saja yang perlu didata dan diinventarisir. Bagaimana kita dorong mereka supaya ekonominya kita angkat agar kita tidak miskin lagi, pengennya seperti itu. Nanti program ini mulai dilaksanakan di tahun 2025,” pungkasnya. (advertorial)
