BISNISBANTEN.COM — Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Serang menggelar Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Perempuan Menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak tahun 2024 di Hotel Flamengo, Kota Serang, Rabu (01/02/2023). Sosialisasi bertujuan agar partisipasi perempuan pada Pemilu 2024 mendatang meningkat.
Sosialisasi yang diikuti seluruh anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) tingkat kecamatan dan kota, serta Dharma Wanita Kota Serang itu, dibuka Walikota Serang Syafrudin didampingi Kepala Badan Kesbangpol Kota Serang Wasis Dewanto.
Syafrudin mengatakan, Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Perempuan Menghadapi Pemilu dan Pemilukada sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perempuan tentang politik, menumbuhkan kepekaan, kesadaran, dan komitmen perempuan untuk berperan aktif dalam lembaga-lembaga politik di Kota Serang. Menurut Syafrudin, peran perempuan pada penyelenggaraan Pemilu sangat penting, karena penduduk Indonesia didominasi perempuan.
“Peran ibu-ibu itu penting, terutama dalam partisipasi Pemilu, karena 60 persen penduduk Indonesia banyaknya dari perempuan,” ujar Ketua DPD PAN Banten ini.
Syafrudin meminta, seluruh kader TP-PKK Kota Serang dan peserta sosialisasi yang hadir dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu atau perempuan agar lebih berperan aktif pada Pemilu. Syafrudin pun berharap, peserta sosialisasi yang hadir dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa partisipasi ibu-ibu pada Pemilu penting.
Senada disampaikan Kepala Badan Kesbangpol Kota Serang Wasis Dewanto yanh menilai, pendidikan politik bagi perempuan penting, karena sekira 60 persen dari daftar pemilih itu perempuan.
“Jika perempuan ini kita tingkatkan partisipasi politiknya, 60 persen saja mereka bisa berpartisipasi, maka partisipasi wanita akan meningkat, baik tingkat nasional maupun daerah. Jadi, targetnya itu,”ujar Wasis.
Selain keaktifannya pada politik, kata Wasis, tokoh perempuan juga bisa aktif di eksekutif.
“Kewajiban minimal 30 persen dari partai politik mengajukan calon legislatif dari perempuan,” pungkasnya. (eko/zai)
