BISNISBANTEN.COM — Distribusi Liquified Petroleum Gas (LPG) atau elpiji 3 Kg perlu penataan ulang. Selama tujuh tahun terakhir, konsumsi energi ini secara ajek mulai naik. Melesat hingga 2,9 juta metrik ton (MT). Dari awalnya terdistribusi 6,29 juta MT pada tahun 2017, sekarang mencapai angka 8,0 juta MT pada tahun 2023. Serapan ini lebih sedikit di atas kouta elpiji subsidi yang dipatok di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu 8,05 juta MT.
Sayangnya, tren peningkatan konsumsi ini tidak menyentuh sasaran utama. Pola distribusi terbuka membuka ruang bagi semua kalangan masyarakat mudah memperoleh komoditas bersubsidi ini. Apalagi masyarakat terlanjur mengenal elpiji 3 Kg lebih praktis dan kompetitif. Padahal peruntukan awal hanya bagi rumah tangga miskin, usaha mikro kecil (UKM), nelayan, dan petani sasaran. Tentu, kondisi tersebut kian membebani belanja negara.
Sepanjang tahun 2023, dibutuhkan dana sebesar Rp95,6 triliun untuk menjaga daya beli agar masyarakat bisa mengakses Bahan Bakar Minyak (BBM) dan elpiji 3 Kg. Pemerintah pun mengalokasikan kembali Rp113,3 triliun untuk kedua subsidi tersebut di tahun 2024. “Harus ada kebijakan pemerintah bisa mengoptimalkan subsidi ini diterima dengan baik untuk masyarakat,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di Jakarta, Senin ( 15/1).
Pembenahan distribusi kini sudah mulai dilakukan. Pemerintah mengubah aturan. Menggeser penyaluran subsidi elpiji dari berbasis komoditas ke penerima manfaat. Praktisnya, per 1 Januari 2014 hanya pengguna terdaftar saja yang diperbolehkan membeli elpiji 3 Kg. Data status dapat diperiksa melalui Nomor Induk Penduduk (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Penyesuaian data konsumen elpiji 3 Kg berbasis sistem M erchant Apps Lite (MAP Lite) sendiri tengah dijaring sejak 1 Maret 2023, termasuk dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) desil 1 sd 7. “Sistemnya sudah siap. Sekitar 189,2 juta NIK sudah terdaftar dan terverifikasi sekitar 31,5 juta NIK,” jelas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji pada Selasa (16/1).
Mempertimbangkan kesiapan data, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Mustika Pertiwi memperbolehkan konsumen yang berlum terdata melakukan transaksi pembelian elpiji 3 Kg setelah melakukan pendaftaran on the spot di subpenyalur atau pangkalan resmi. Apalagi Kementerian ESDM mengusulkan agar pengecer bisa diangkat menjadi subpenyalur. “Diatur saja jaraknya, misal tiap 1 kilometer itu, ada 1 pangkalan,” sambungnya.
Mustika mengakui model pendataan sebaiknya dilakukan di subpenyalur/pangkalan resmi. Sehingga pendataan itu tidak sampai ke tingkat pengecer. Terlebih lagi kerap kali pengecer membeli dalam jumlah besar. Hal ini yang memungkinkan semua pembeli tidak terekam datanya. “Misalnya 10 tabung, maka dia mengurangi hak konsumen akhir untuk membeli langsung di pangkalan. Jadi ini yang harus diatur,” tuturnya.
Dari sisi infrastruktur teknologi, pencatatan manual melalui logbook juga menjadi tantangan. Kondisi ini mendorong pemerintah memperpanjang waktu pendataan hingga akhir Mei 2024. “Kita lihat nanti kemajuannya seperti apa. Kita akan evaluasi. Intinya, jangan sampai nanti terjadi kelangkaan di lapangan,” ungkap Mustika.
Pemerintah pun masih memberi opsi lain. Subpenyalur boleh menjual elpiji ke pengecer maksimal 20% dari alokasi subpenyalur per bulan sesuai Surat Dirjen Migas ke Pertamina. Kendati demikian, pasokan elpiji 3 Kg di masing-masing pengecer dibatasi. “Ini untuk memaksimalkan subsidi tepat sasaran,” jelas Mustika.
Agar kebijakan ini lebih aplikatif, pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga gencar sosialisasi di berbagai daerah. Termasuk memberikan pelatihan kepada petugas di lapangan. Mereka akan dibekali software sederhana pada telepon selular (HP) untuk mencatat pembeli elpiji. Keterlibatan badan usaha dalam menjaga kebijakan berjalan telah diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jendreal Minyak dan Gas Bumi. “Pemerintah meminta Pertamina ikut mengawal kebijakan ini sampai ke tingkat konsumen akhir (end user) ,” tegas Tutuka.
Buka Jargas ‘Keran’
Melihat tingginya permintaan elpiji di masyarakat berimbas pada besaran impor elpiji. Karakteristik gas Indonesia yang minim Propana (C3) dan Butana (C4) serta belum memadainya kilang infrastuktur elpiji yang ditengarahi sebagai faktor pendorong impor. “Impor elpiji kita (Indonesia) kurang lebih 5-6 juta MT,” ungkap Arifin.
Atas dinamika tersebut, pemerintah begitu responsif mencari jalan keluar. Pembangunan pipa transmisi gas terintegrasi dari Aceh hingga Jawa tengah digenjot secara simultan. Upaya ini diharapkan sebagai jalan keluar (breakthrough). “Jaringan gas ini sangat diperlukan karena di banyak negara banyak memanfaatkan gas alam untuk sumber kebutuhan energi rumah tangga, hotel, atau rekreasi,” sambung Arifin.
Terbangunnya infrastruktur gas diharapkan mampu menjawab kebutuhan jaringan gas (jargas) kota. Akan ada penambahan penerima manfaat sebanyak 300 ribu sambungan rumah tangga (SR) melalui pipa Cirebon-Semarang (Cisem) dan 600 ribu SR melalui pipa Dumai-Sei Mangkei. “Ini bisa mengurangi subsidi elpiji 3 kg Rp0,63 triliun per tahun dan hemat devisa impor elpiji Rp1,08 triliun per tahun,” Tutuka merinci.
Tak cukup di situ, pemerintah bakal segera merampungkan pembangunan pipa Cirebon-Semarang (Cisem) tahap 2 sepanjang 240 km. Penyelesaian ini akan menciptakan harga gas yang lebih terjangkau dengan toll fee pengangkutan gas yang lebih rendah. Sekaligus sanggup menghemat biaya masak elpiji ke jargas sekitar Rp0,05 per tahun.
Guna memenuhi kebutuhan jargas kota, sebanyak 16,14 billion british thermal unit per day (BBUTD) gas bumi domestik disalurkan di 2023. Terdapat lonjakan dari tahun 2022, yaitu 10,93 BBUTD. Sektor industri menjadi paling tinggi dalam pemanfaatan gas bumi. Tercatat 1.515,8 BBUTD atau 40,5% dari realisasi keseluruhan gas domestik di 2023 sebesar 3.745 BBUTD. “Gas menjadi andalan ke depan untuk pengembangan energi di dalam negeri,” jelas Tutuka.
Secara spesifik, pembangunan jargas rumah tangga yang sudah terpasang mencapai 900.000 SR. Dari jumlah tersebut, sebagian besar didominasi dari anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanjan Negara (APBN) sebanyak 703.308 SR, dan sisanya dibangun melalui penugasan pemerintah kepada subholding gas Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara.
Lirik Skema KPBU
Pemerintah sendiri mematok target 2,5 juta rumah tangga tersambung jargas. Agar hal ini terwujud, pemerintah tengah mencari skema pembiayaan melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Langkah ini diharapkan mampu mengakselerasi pengembangan jargas di kemudian hari.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Laode Sulaeman mengungkapkan, ada banyak benefit dari implementasi skema KPBU. Pemerintah akan menanggung sebagian risiko badan usaha dalam pembangunan jargas. Di samping itu, KPBU bisa mempercepat pembangunan jargas secara masif. “Misalnya mulai (pembangunan jargas) di Batam bisa langsung 300.000 SR,” jelasnya.
Di sisi lain, masih terdapat beberapa tantangan dalam menjalankan skema KPBU, diantaranya waktu lelang lebih panjang dan pembenahan regulasi, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil . “R egulasinya perlu ditetapkan dulu sebelum dilelangkan,” jelas Laode.
Permasalahan lain adalah praktik skema KPBU berbeda-beda di setiap lokasi. Tak bisa direplikasi dari sisi eksekusi. Perlu ada studi pendahuluan di masing-masing kota karena memiliki regulasi, peta lokasi, serta profil risiko yang berbeda-beda. Pun demikian dengan keekonomian harus dihitung secara detail demi memikat badan usaha.
Strategi kebijakan lain sedang digodok. Nantinya, wilayah yang tersalurkan sambungan jargas, penggunaankan elpiji akan ditarik secara bertahap. Elpiji akan dialihkan ke lokasi lain yang belum tersambung jargas. “Ini masih dalam tahap diskusi di Kementerian ESDM,” tutur Laode.
Dengan demikian, penggunaan jargas dinilai Menteri ESDM sebagai upaya menekan devisa dan solusi subtitusi elpiji sebagai sumber energi rumah tangga. ” Tidak perlu lagi gotong-gotong tabung (elpiji) 3 Kg. Cukup buka keran sudah menyala dapurnya,” jelas Arifin.
Pemerintah sendiri berharap optimalisasi jargas pembangunan mengalir hingga ke konsumen rumah tangga. Hal ini seiring dengan adanya penurunan tren eskpor dan semakin besarnya penyediaan kebutuhan domestik, yaitu 68,2% pada tahun 2023. “Kita akan memanfaatkan gas ini untuk mendukung fase transisi energi,” harap Arifin. (susi)
