BISNISBANTEN.COM – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Polem (YLBHP) resmi menggelar Pelantikan dan Rapat Kerja pada Sabtu, 1 November 2025.
Kegiatan ini menandai momentum penting dalam upaya penguatan komitmen lembaga untuk menjadi garda terdepan dalam perjuangan menegakkan keadilan dan memastikan terpenuhinya hak-hak hukum bagi masyarakat, khususnya yang kurang mampu.
Acara yang berlangsung dengan khidmat ini dihadiri oleh jajaran pengurus yayasan, advokat, serta sejumlah tamu undangan terhormat dari unsur pemerintah daerah, lembaga hukum, dan perwakilan masyarakat sipil.
Dalam sambutannya, Ketua Pembina YLBHP, Muhamad Ibrahim, menegaskan landasan pendirian lembaga ini.
“Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Polem dilandasi atas kesadaran terhadap pemenuhan hak-hak hukum masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, LBH juga berupaya menjadi tempat para calon praktisi hukum untuk belajar dan berpraktik, terutama di Banten,” ujarnya.
Pihak YLBHP pada kesempatan tersebut menegaskan tekadnya untuk membangun lembaga bantuan hukum yang independen, profesional, dan berpihak kepada masyarakat miskin, sejalan dengan semangat negara hukum yang berkeadilan sosial.
Dukungan dan apresiasi datang dari unsur pemerintah daerah. Hasan Basri, selaku Wakil Ketua DPRD Kota Serang, menyampaikan apresiasi atas terbentuknya YLBHP dan menekankan pentingnya sinergi antara lembaga bantuan hukum dan pemerintahan daerah.
“Kami sangat mengapresiasi dan mendukung dibentuknya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Polem (YLBHP). Kami berharap LBH bisa bersinergi, terutama dengan DPRD dalam membela hak-hak masyarakat, terlebih yang berkaitan dengan hukum. Karena sejatinya hak akses terhadap hukum yang substansinya adalah keadilan itu sama. Equality before the law,” tutur Hasan.
Ketua YLBHP yang baru dilantik, Zulfa Amrue Kanna, menekankan fokus utama lembaga ke depan adalah konsistensi dan keberdayagunaan program kerja.
“Sebagai LBH yang baru didirikan, kami akan fokus kepada usaha-usaha untuk menjalankan program kerja secara konsisten dan berdaya guna bagi masyarakat,” ungkap Zulfa.
Melalui rapat kerja tersebut, YLBHP telah membahas sejumlah program prioritas yang akan dijalankan, meliputi penguatan advokasi publik, peningkatan kapasitas paralegal, pendidikan dan penyuluhan hukum bagi masyarakat, dan pembangunan jaringan kemitraan dengan lembaga-lembaga penegak hukum dan organisasi masyarakat sipil.
YLBHP berharap, melalui program-program ini, lembaga dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan di Provinsi Banten.(siska)
