BISNISBANTEN.COM — Kinerja APBN Provinsi Banten hingga 31 Januari 2026 menunjukkan capaian awal tahun yang cukup positif. Dari sisi belanja negara, realisasi tercatat sebesar 12,54 persen dari target atau tumbuh 10,5 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan realisasi nasional. Penopang utama berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah tersalurkan sebesar Rp2,62 triliun atau 17,58 persen dari target, serta belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp343,58 miliar.
Belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal mencatat pertumbuhan positif, sementara belanja bantuan sosial masih belum terealisasi pada periode ini. Penyaluran TKD sendiri tumbuh 9,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dana Alokasi Umum dan DAK Non Fisik mengalami pertumbuhan, sedangkan Dana Desa dan DAK Fisik belum terealisasi karena masih menunggu petunjuk teknis. Di sisi lain, pendapatan daerah tercatat tumbuh 4,63 persen, meski belanja daerah mengalami kontraksi 7,89 persen pada awal tahun anggaran.
Dari sisi penerimaan negara, realisasi pajak di wilayah Banten mencapai Rp5,50 triliun atau 5,84 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp94,07 triliun. Penerimaan tersebut ditopang oleh PPh Non Migas, PPN dan PPnBM, serta PBB dan BPHTB. Kontribusi terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri dan PPN Impor. Secara unit kerja, KPP Pratama Tigaraksa mencatat realisasi tertinggi, sementara KPP Pratama Pandeglang menunjukkan pertumbuhan paling signifikan secara tahunan.
Sementara itu, penerimaan dari sektor Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp975,48 miliar atau 5,64 persen dari target tahunan. Penerimaan tersebut terdiri dari Bea Masuk, Cukai, dan Bea Keluar. Pada periode yang sama, neraca perdagangan Banten mencatat nilai ekspor sebesar USD1,62 miliar dan impor sebesar USD2,19 miliar.
Pengelolaan kekayaan negara melalui Kanwil DJKN Banten juga menunjukkan kinerja yang baik. PNBP yang dihimpun mencapai Rp4,54 miliar atau 4,86 persen dari target tahunan. Realisasi lelang bahkan mencapai Rp4,42 miliar atau 315 persen dari target Januari 2026 dan tumbuh lebih dari 50 persen secara tahunan.
Sementara itu, realisasi PNBP Piutang Negara masih terbatas dan belum terdapat kontribusi dari pemerintah daerah hingga akhir Januari. Secara keseluruhan, kinerja awal APBN di Provinsi Banten pada Januari 2026 menunjukkan fondasi fiskal yang cukup solid, baik dari sisi belanja negara, penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, maupun pengelolaan aset negara.
(Sarah)
