BISNISBANTEN.COM —Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menekankan bahwa kunci sukses pengelolaan ekonomi. Ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi yang stabil.
Kedua komponen tersebut menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan sehingga perlu ditopang koordinasi dan sinergi kebijakan yang solid di pusat dan daerah. Ini disampaikan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, saat membuka dan memimpin langsung Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi di Jakarta, 27 Juli 2017.
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi diselenggarakan bersama oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan, dengan mengangkat tema “Mempercepat Pembenahan Efisiensi Tata Niaga Pangan Melalui Penguatan Infrastruktur dan Pemanfaatan Teknologi Digital Untuk Kesejahteraan Rakyat”. Tema selaras dengan prioritas Pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional yang pada gilirannya akan memperkuat efektivitas pengendalian inflasi.
Presiden RI kembali menegaskan bahwa pengendalian inflasi penting dalam upaya menjaga daya beli masyarakat dan mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Presiden RI menggarisbawahi beberapa aspek penting dalam pengendalian inflasi. Pertama, pergerakan harga di daerah perlu terus dicermati sehingga berbagai risiko yang dapat meningkatkan inflasi segera direspons.
Kedua, penguatan sistem informasi pangan perlu konsisten dilakukan sehingga dapat mendukung respons kebijakan pengendalian inflasi secara cepat dan tepat. Ketiga, infrastruktur perlu terus diperkuat guna mendukung pengelolaan harga, termasuk harga pangan. Keempat, upaya efisiensi usaha perlu terus ditingkatkan sehingga dapat memperkuat upaya pengendalian inflasi.
Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, dalam kapasitasnya mewakili Pokjanas TPID, secara ringkas menyampaikan beberapa capaian penting pengendalian inflasi. Dinamika inflasi sepanjang 2016 hingga pertengahan 2017 menunjukkan bahwa Indonesia memasuki era inflasi yang rendah dan stabil. Dengan begini, dapat menjadi momentum kuat untuk mengarahkan inflasi nasional sejajar dengan inflasi negara-negara kawasan. Pada akhir 2016, realisasi inflasi IHK tercatat berada pada level 3,02 persen, terendah sejak 2010. Berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan Pemerintah sebesar 4,0±1 persen. Hingga Juli 2017, inflasi juga masih berada pada level rendah yakni sebesar 2,38% (year-to-date), lebih rendah dari sasaran 4,0%±1%.
Pencapaian penting pengendalian inflasi tidak terlepas kontribusi positif sinergi kebijakan pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah. Salah satu sinergi kebijakan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), yang saat ini berjumlah mencapai 524. TPID berperan aktif dalam menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan keefektifan komunikasi dalam mengelola ekspektasi, yang pada akhirnya mendukung pengendalian inflasi nasional. Ke depan, konsistensi kebijakan pengendalian inflasi terus ditempuh antara lain dengan mempercepat pembangunan infrastruktur, menjaga ketersediaan pasokan pangan dan meningkatkan efisiensi tata niaga komoditi pangan, serta memperkuat pengembangan dan optimalisasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) di era ekonomi digital.
Sinergi kebijakan juga ditempuh melalui penguatan kelembagaan pengendalian inflasi nasional yang ditandai dengan mengubah nama kegiatan Rakornas TPID mulai tahun ini menjadi Rakornas Pengendalian Inflasi. Pada Rakornas kali ini, Presiden RI menyerahkan penghargaan TPID Terbaik dan TPID Berprestasi kepada daerah-daerah dengan kinerja terbaik di tahun 2016. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada TPID Inovatif. Pada tahun ini, penghargaan diberikan pula kepada TPID Baru Berprestasi, yaitu penghargaan bagi TPID yang baru dibentuk tahun 2015 tetapi sudah secara progresif berperan aktif dalam pengendalian inflasi. (fan/red)
