BISNISBANTEN.COM – Terjadinya kenaikan harga Gas Liquified Petroleum Gas (LPG) NPSO atau non subsidi sejak 10 Juli 2022 lalu dikhawatirkan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) berpotensi maraknya gas oplosan dan banyak pelanggan beralih ke gas subsidi.
Pembina Hiswana Migas Banten, Rachmat Hakim mengaku, pihaknya khawatir dengan adanya kenaikan Gas LPG akan banyak sisi negatifnya.
“Selama ini kan diimbau pemerintah dan Pertamina, bagi yang punya kemampuan untuk berpindah dari gas LPG Subsidi ke Non Subsidi,” ujarnya.
Akan tetapi, sambung Rachmat, dengan selisih harga yang terlalu jauh dikhawatirkan orang yang memiliki kemampuan beralih ke Gas LPG Subsidi.
“Karena terlalu tinggi selisihnya, otomatis banyak yang nyeberang ke 3 kilo (Gas LPG 3 kilogram-red), akhirnya memakai subsidi. Nanti yang ada semakin membebani pemerintah. Akhirnya yang rugi pemerintah juga,” tukasnya.
“Lebih baik pemerintah memperbaiki format harga NPSO atau LPG Non Subsidi supaya warga tetap membeli NPSO. Jadi, tidak merugikan pemerintah,” imbuhnya.
Menurut Rachmat, penghitungan harga LPG jangan menggunakan standar internasional, dimana salama ini menggunakan standar internasional Aramco.
“Kan kalau ini (kenaikan harga LPG-red) menggunakan standar Aramco oleh pemerintah dan Pertamina, selisih harga subsidi ini dibayar pemerintah. Jadi, standar harga LPG Non Subsidi seharusnya didasari harga LPG dalam negeri,” sarannya.
Selain itu, lanjut Rachmat, adanya kenaikan harga LPG NPSO juga berpotensi maraknya gas oplosan.
“Bahkan, di pasar banyak LPG Non Subsidi murah harganya, tapi itu barang ilegal dan isinya kurang, seperti yang tertangkap (penjual gas ilegal-red) di Bojonegara,” ujarnya.
Rachmat mengaku, pihaknya sudah lama memperjuangkan agar harga LPJ NPSO disesuaikan dengan LPG dalam negeri, bukan menggunakan Aramco.
“Bahkan sampai saya usulkan ke direktur (penyesuaian harga LPG-red) selaku yang memiliki kebijakan,” tandasnya. (Hendra Hermawan/zai)
