Keuangan

Fenomena Inflasi Global yang Tinggi, Pemerintah Proyeksikan Inflasi 2 hingga 4 Persen Tahun 2023

BISNISBANTEN.COM — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Pemerintah memproyeksikan inflasi tahunan pada tahun 2023 berada pada rentang 2 hingga 4 persen (year on year/yoy). Kondisi tersebut dilihat dari fenomena inflasi global yang sangat tinggi.

“Ini tentu membawa konsekuensi kepada kebijakan fiskal kita, terutama yang berhubungan dengan subsidi, kompensasi, dan sebagian juga hubungan kita dengan Bank Indonesia di dalam mengelola inflasi di dalam negeri, baik itu karena faktor core inflation maupun inflasi yang berasal dari permintaan-permintaan barang dan jasa, maupun barang-barang yang diatur pemerintah,” ujar Menkeu dalam doorstop usai Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, Selasa (31/05).

Menkeu menuturkan, inflasi yang tinggi tersebut akan direspon oleh negara-negara maju dengan pengetatan moneter, serta kenaikan suku bunga dan likuiditas. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah harus mengantisipasi kenaikan suku bunga dan dampak terhadap nilai tukar.

Advertisement

Oleh karena itu, tahun 2023 mendatang, Pemerintah mengajukan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dengan tetap mengikuti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yaitu defisit diturunkan di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Angka ini memberikan sinyal bahwa Indonesia tetap komit terhadap kesehatan dan penyehatan APBN, namun di sisi lain, APBN tetap menjaga dalam hal ini countercyclical maupun shock absorber function,” kata Menkeu.

Menurut Menkeu, Pemerintah selalu mencari titik seimbang antara tekanan yang terjadi akibat fenomena global dan kebutuhan dalam negeri untuk meneruskan pembangunan, terutama perbaikan produktivitas dan kualitas dari perekonomian dan masyarakat.

“Ini yang menjadi fokus APBN kita yaitu memperbaiki dan meningkatkan produktivitas dan kualitas dari perekonomian dan SDM sehingga Indonesia makin meningkat,” terang Menkeu.

Advertisement

Sebagai penutup, Menkeu menyampaikan fokus dari kebijakan ekonomi makro dan fiskal pada APBN tahun 2023. Pertama, menaikan produktivitas yaitu belanja di sektor sumber daya manusia dan reformasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial atau bansos. Kedua, mendukung pembangunan infrastruktur yang strategis dan produktif.

Ketiga, mensimplifikasikan regulasi dan berbagai kebijakan-kebijakan perizinan dan birokrasi. Kemudian yang keempat, terus mendorong transformasi ekonomi untuk hilirisasi dan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan kenaikan atau peningkatan daya saing Indonesia.

“Itu semuanya yang akan didukung dan menjadi pedoman untuk kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2023,” ucap Menkeu. (susi)

Advertisement
LANJUT BACA

Susi Kurniawati

Wartawan bisnisbanten.com