DJKN Gelar Forum Konsultasi Publik, Dorong Kolaborasi dan Integritas untuk Pelayanan Publik Berkualitas
BISNISBANTEN.COM — Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menggelar Forum Konsultasi Publik dengan tema Kolaborasi dan Integritas, untuk Pelayanan Publik yang Berkualitas di Kota Serang, Rabu (24/9). Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai bidang, mulai dari akademisi, praktisi hingga pejabat terkait, dengan tujuan memperkuat sinergi dalam peningkatan layanan publik.
Kepala Kantor Wilayah DJKN Banten, Budisantoso, S.E., M.M., dalam sambutannya menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menghadirkan layanan publik yang adaptif dan terpercaya. Menurutnya, tantangan birokrasi ke depan menuntut integritas, transparansi, dan partisipasi masyarakat yang lebih luas.
Forum Konsultasi Publik yang digelar di Serang pada 24 September 2025 menghadirkan sejumlah pengisi acara dari berbagai latar belakang. Acara ini dipandu oleh Novi Apri Lia Putri, S.Ak. dari KPKNL Serang sebagai Master of Ceremony. Hadir sebagai narasumber di bidang Piutang Negara yaitu Lisdianto, S.E., M.M., Kepala Seksi Piutang Negara KPKNL Tangerang I. Sementara itu, narasumber dari bidang Penilaian adalah Murdiani, S.T., M.E., Kepala Seksi Penilaian KPKNL Depok. Dari kalangan akademisi, hadir Jamaluddin, M.E., Dosen LSP UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
Sebagai pembicara utama atau keynote speech, acara ini menghadirkan Djanurindro Wibowo, S.T., M.T., Kepala Kanwil DJKN Banten. Selanjutnya, Budi Purwanto, S.E., M.M., M.Ak. turut menjadi narasumber di bidang Lelang sebagai Pejabat Lelang Kelas I. Narasumber lain yang juga memberikan pandangan adalah Muhammad Hibrizi, S.H., M.Si., Kepala Divisi PKNS KPKNL Serang.
Dari sisi akademisi, Jamaluddin, M.E dosen Universitan Sultan Maulana Hasanuddin Banten menyoroti persoalan pengelolaan barang milik negara (BMN). Ia menyebutkan bahwa pada praktiknya di lapangan masih ada ketidaksesuaian antara personal dan kebutuhan pekerjaan. “Setiap institusi memiliki barang milik negara dalam jumlah yang sangat banyak, apalagi di kapasitasnya sendiri. Namun ada kendala, misalnya keterbatasan jumlah pegawai. Ada yang hanya satu orang tapi harus memegang beberapa kantor atau unit lain. Ini menjadi PR untuk kita bersama agar pengelolaan BMN berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Diskusi berlangsung interaktif dengan moderator Anis Rochani, S.H., yang memfasilitasi jalannya forum agar peserta bisa memberikan masukan langsung terkait perbaikan layanan. Peserta forum terdiri dari berbagai kalangan, termasuk perwakilan instansi pemerintah, akademisi, hingga masyarakat sipil.
Forum ini diharapkan mampu menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memberikan solusi konkret terhadap permasalahan pelayanan publik. Dengan keterlibatan semua pihak, DJKN optimis pelayanan publik di Banten khususnya, dan Indonesia pada umumnya, bisa semakin berkualitas. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu meningkatkan pemahaman terkait pentingnya tata kelola BMN yang baik. Selain itu, acara ini juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi antar-unit dalam melaksanakan pengelolaan aset negara.
(Sarah)
