BPKP Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran 2026 Provinsi Banten, Fokus Lima Sektor Prioritas
BISNISBANTEN.COM — BPKP Provinsi Banten akan melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2026 yang difokuskan pada lima sektor, yakni pendidikan, kesehatan, kemiskinan, stunting, dan ketahanan pangan. Evaluasi tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten, Rusdy Sofyan, menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan audit, melainkan evaluasi untuk perbaikan program terkait lima sektor, yakni pendidikan, kesehatan, kemiskinan, stunting, dan ketahanan pangan. Ia menegaskan, pemilihan lima sektor tersebut tidak hanya berlaku di Banten.
“Nah ini sebenarnya secara nasional sama. Jadi bukan hanya di Banten, tapi seluruh Indonesia sama. Lima sektor itu yang dipilih untuk dilakukan evaluasi,” katanya. Menurutnya, sektor-sektor tersebut juga berkaitan dengan program hasil cepat serta berbagai intervensi yang telah berjalan, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan kemiskinan yang trennya dinilai menurun.
Terkait pelaksanaan, Rusdy menyebut evaluasi dimulai dengan menunggu asersi atau pernyataan manajemen dari masing-masing perangkat daerah. “Sebenarnya mulai hari ini kita menunggu dulu asersi atau istilahnya apa ya, pernyataan dari manajemen mengenai, oh program pendidikan itu ada berapa banyak? Ada kegiatan berapa? Nah, deklarasi lah istilahnya, asersi. Nanti itu yang akan kita uji, benar nggak dengan RKPD-nya, dengan APBD-nya, dengan RPJMD-nya,” jelasnya.
Setelah itu, BPKP akan menguji efektivitas dan efisiensi program dalam mendukung tujuan RPJMD. Proses ini disebut akan memakan waktu karena pihaknya harus mengumpulkan informasi awal dari OPD sebelum melakukan pengujian terhadap masing-masing program dan kegiatan.
Jika dalam evaluasi ditemukan program yang belum efektif atau belum selaras, BPKP dapat memberikan rekomendasi. “Bisa aja refocusing, bisa kami berikan rekomendasi, nanti bisa refocusing, bisa realokasi sebenarnya. Bisa aja kita nanti kasih masukan ke Pak Gup, nanti Pak ini bisa aja realokasi istilahnya gitu. Cuma ya nanti fokus ke programnya pendidikan dan kesehatan itu. Saya akan disisir nanti,” ujarnya. Menurutnya, seluruh proses tersebut bertujuan untuk perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran agar semakin efektif dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
(Sarah)
