BISNISBANTEN.COM – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten menyatakan, pihaknya rutin melakukan koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah di Provinsi Banten, dan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) baik bank maupun non-bank, dalam rangka penyusunan langkah strategis mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) di Provinsi Banten.
Menurut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Erwin Soeriadimadja, sejak tahun 2017 berbagai ETP telah dikembangkan di Provinsi Banten. Antara lain, elektronifikasi Jamsosratu (Bantuan Sosial Non Tunai yang berasal dari APBD Provinsi Banten) dan elektronifikasi PKB di Provinsi Banten.
Lalu ada elektronifikasi retribusi pasar dan elektronifikasi retribusi parkir di Kabupaten Lebak. Kemudian elektronifikasi retribusi Pasar (Pasar Cibodas, Pasar Jatake, dan Grand Duta) dan elektronifikasi retribusi 900 unit Rusunawa (Manis, Betet, dan Gebang Raya) di Kota Tangerang. Serta pengembangan TangselPay sebagai e-commerce pajak dan retribusi Kota Tangerang Selatan.
“Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten menginisiasi berbagai elektronifikasi di Provinsi Banten dan mengawal serta memfasilitasi pengembangan elektronifikasinya,”ujar Erwin dalam keterangan kertulisnya, Sabtu (15/2/20).
Ia beranggapan, penandatangan NK dan PKS ETP, memperkukuh sinergi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah dalam pengembangan ETP. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten berkomitmen untuk terus mendorong percepatan dan perluasan ETP di Provinsi Banten bersinergi dengan seluruh pihak terkait termasuk Pemda dan PJSP. NK dan PKS ETP akan menjadi pedoman antara lain dalam pembentukan TP2DD di Provinsi Banten.
“Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten yakin langkah percepatan digitalisasi ekonomi daerah dapat segera direalisasikan bersama untuk menciptakan iklim integrasi ekonomi dan keuangan Provinsi Banten yang semakin kuat dan merupakan poin penting dalam meningkatkan institutional excellence,” pungkas Erwin. (AHR)
