BISNISBANTEN.COM — Bertempat di Pendopo Bupati Lebak, sarasehan kali ini turut dihadiri oleh Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Erwin Soeriadimadja, serta para anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lebak.
Adapun agenda High Level Meeting kali ini membicarakan beberapa hal antara lain diskusi ketahanan pangan serta pengendalian inflasi melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD). Selajn itu, diskusi program pengembangan ekonomi Kabupaten Lebak.
Sarasehan dimaksud dilakukan sebagai bentuk komitmen seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam rangka tracking roadmap dan penentuan langkah kedepan. Ini dalam menjaga stabilitas komoditas pangan strategis, dan sinergitas program pengembangan ekonomi yang dilakukan Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.
Dalam paparannya, Erwin menyampaikan perbaikan kondisi ekonomi Provinsi Banten secara gradual, didukung oleh berbagai indikator ekonomi, yakni tingkat inflasi yang stabil, stabilitas sistem keuangan yang terjaga, serta sistem pembayaran yang handal.
Adapun upaya pengendalian inflasi dilakukan dengan 4K yaitu empat pilar yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, (kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif (4K). “Ditambahkan pula bahwa di masa pandemi, sektor pertanian terbukti sebagai sektor yang resilien dan dapat didorong untuk pengendalian inflasi guna mencapai ketahanan pangan,” katanya.
Selain penguatan dari sisi ketahanan pangan, Erwin juga menyampaikan pentingnya dukungan penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan digital dengan tiga hal yaitumeningkatkan adopsi teknologi dan digital, mendorong peran serta pesantren dan UMKM go digital, sektor pariwisata go digital.
Sementara untuk mendorong UMKM go digital dengan cara kegiatan business matching serta meningkatkan akses ke pasar domestik dan luar negeri. Untuk sektor pariwisata dilakukan melalui optimalisasi destinasi wisata unggulan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan serta mendorong pengembangan aspek Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas, Pelaku dan Promosi (3A dan 2P).
Adapun pada kesempatan kali ini, Erwin juga menyampaikan beberapa program yang telah diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten dalam mendukung ketahanan pangan hingga kemandirian pesantren. Antara lain yakni pengembangan Klaster ketahanan pangan dengan komoditas padi bagi Gapoktan Suka Bungah di Cibadak, Local Economic Development KUB Mitra Mandala dengan produknya gula semut yang mampu ekspor, serta KUB Bina Niaga dengan produknya sale pisang.
Selain itu, dalam upaya mendorong kemandirian pesantren, KPw BI Provinsi Banten turut memberdayakan beberapa pesantren, antara lain Pondok Pesantren Modern (PPM) Daarun Naim dengan produk shampoo dan sabun serta Pondok Pesantren Modern Manahijussadat dengan produk unggulan air minum kemasan. Kedepan, Bank Indonesia Provinsi Banten berencana melakukan pengembangan kapasitas kemandirian pesantren melalui pelatihan tenun lebak bagi santri serta masyarakat sekitar Pondok Pesantren Al-Washliyah.
Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya dan jajaran mengapresiasi upaya dan langkah yang dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten dalam kerangka pengendalian inflasi dan pengembangan ekonomi, khususnya di Kabupaten Lebak. Selain itu, ia menyambut baik berbagai program terkait pengendalian harga dan pengembangan ekonomi yang akan dilakukan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Banten.
Beberapa hal yang akan disinergikan kedepan, mencakup sektor Pertanian, Pariwisata, Pengembangan UMKM, dan sektor ekonomi digital. Secara khusus pada sektor pertanian, diperlukan program terobosan seperti Program Tani Millenials yaitu dengan melibatkan generasi muda untuk secara aktif mendorong optimalisasi lahan pertanian sekaligus memberikan kesempatan pada mereka untuk berkontribusi nyata di sektor pertanian. Dukungan pelatihan peningkatan kapasitas, penyediaan lahan dan off taker juga diperlukan untuk melengkapi program yang melibatkan generasi muda.
Baik Bank Indonesia maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak mempunyai pandangan yang sama. Dalam berbagai langkah koordinasi maupun sinergitas antar pemangku kepentingan dan pelaku ekonomi tersebut. Ini diharapkan terus terjalin demi mendorong bangkitnya perekonomian baik di tingkat daerah maupun regional, guna mendukung pemulihan ekonomi daerah dan nasional yang berkesinambungan. (susi)
