BISNISBANTEN.COM – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Banten mengungkap adanya anomali menarik dalam peta inflasi tahun 2025. Meski secara keseluruhan inflasi Banten masih berada di rentang target 2,5 ± 1, beberapa daerah yang dikenal sebagai lumbung pangan justru mencatatkan angka inflasi yang cukup tinggi.
Hal itu diungkapkan saat High Level meeting TPID Se-Banten, “Sinergi pengamanan pasokan dan stabilitasi harga pangan menjelang HKBN Ramadhan dan Idul Fitri di Provinsi Banten”, pada Rabu (11/02/26).
Kepala KPw BI Banten, Ameriza M. Moesa, memaparkan bahwa inflasi tahun 2025 tercatat sebesar 2,74 persen. Namun, ia menyoroti tren di daerah pertanian seperti Pandeglang dan Lebak.
Ameriza menjelaskan bahwa berdasarkan investigasi awal dan berbincang dengan pedagang di Pasar Baros, ditemukan masalah pada sistem tata niaga. Banyak pedagang lokal yang tidak berani mengambil pasokan langsung dari petani di sekitar mereka.
“Hasil produksi di Pandeglang dan Lebak itu lari dulu ke Tangerang (Pasar Tanah Tinggi). Jadi barangnya bolak-balik. Pedagang di sana mengaku tidak berani beli langsung dari petani sekitar karena takut diputus pasokannya oleh distributor besar di Tangerang,” ungkap Ameriza.
Hal inilah yang diduga menjadi pemicu tingginya harga di daerah penghasil, karena komoditas harus menempuh perjalanan lebih jauh sebelum kembali ke daerah asal. Tercatat, Pandeglang mengalami inflasi 1,73 persen, disusul Lebak 0,75 persen, sementara Kota Cilegon melampaui angka 3 persen, tepatnya di 3,04 persen.
Menanggapi temuan tersebut, Gubernur Banten, Andra Soni, menyatakan akan segera mengambil langkah koordinasi dengan Bank Indonesia untuk mendalami masalah tata niaga ini.
“Insyaallah nanti kita akan diskusi dengan BI terkait temuan ini. Ternyata daerah penghasil justru mengalami inflasi yang cukup tinggi. Ini akan kita pastikan penyebabnya,” ujar Andra.
Meski terdapat anomali di tingkat daerah, Gubernur menegaskan bahwa secara makro inflasi Provinsi Banten masih terkendali dan terjaga. Stok pasokan pangan dipastikan aman, distribusi barang secara umum berjalan lancar.
Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk memperbaiki efisiensi distribusi agar masyarakat di daerah penghasil pertanian bisa menikmati harga yang lebih stabil dan murah tanpa harus terbebani rantai pasok yang tidak efisien.(siska)
