Keuangan

Ajak Kenal Lebih Dekat, OJK KR1 DKI Jakarta dan Banten Edukasi Keuangan

BISNISBANTEN.COM — OJK Regional 1 DKI Jakarta dan Banten kembali menggelar edukasi keuangan secara virtual, Senin (30/5). Kali ini,  Kegiatan Edukasi Keuangan diberikan Kepada Mahasiswa Kelompok Studi Pasar Modal Wilayah Tangerang dan Sekitarnya dengan tema Mengenal Lebih Dekat OJK, Perlindungan Konsumen Era Digital, Teori dan Praktik Investasi Bagi Generasi Milenial di Pasar Modal.

Acara ini dihadiri Kepala OJK Regional 1 DKI Jakarta dan Banten Roberto Akyuwen, Walikota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah, Direktur Manajemen Strategis, EPK, dan Kemitraan Pemerintah Daerah Kantor OJK Regional 1 DKI Jakarta dan Banten Sabarudin, Deputi Direktur Dokumentasi, Informasi, dan EPK Kantor OJK Regional 1 DKI Jakarta dan Banten F.A. Purnama Jaya, tamu undangan lainnya.

Dalam edukasi ini menghadirkan tiga narasumber antara lain Eksekutif Kebijakan Penyidikan OJK
Irhamsah, Kepala SubBagian Dokumentasi Kantor OJK Regional 1 DKI Jakarta dan Banten Adim Imaduddin, dan Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Provinsi Banten
Muhammad Fadli Fatahuddin,

Advertisement

Kepala OJK Regional 1 DKI Jakarta dan Banten Roberto Akyuwen mengungkapkan, Kegiatan  virtual pada ini untuk mengikuti kegiatan Webinar Edukasi Keuangan kepada Mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Studi Pasar Modal wilayah Tangerang dan sekitarnya dengan tema “Mengenal Lebih Dekat OJK, Perlindungan Konsumen Era Digital, Teori dan Praktik Investasi Bagi Generasi Milenial di Pasar Modal”.

“Tujuan diselenggarakannya webinar ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya mahasiswa mengenai peran OJK, berinvestasi di sektor pasar modal, dan termasuk perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan,” katanya.

Ia mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK memiliki fungsi dan tugas 3M (Mengatur, Mengawasi, dan Melindungi), yaitu Mengatur dan Mengawasi industri jasa keuangan (Perbankan, Pasar Modal, Asuransi, Lembaga Pembiayaan, Pergadaian, Dana Pensiun, Fintech P2P (pinjaman online), lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan formal lainnya) serta Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Advertisement

“Dalam menjalankan fungsi melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat, OJK diamanatkan untuk dapat meningkatkan pemahaman dan akses keuangan masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan formal. Untuk mewujudkan hal tersebut, OJK terus bersinergi bersama Industri Jasa Keuangan, pemerintah pusat/daerah, dan stakeholders untuk bersama-sama memberikan edukasi keuangan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat sejak dini mulai jenjang pelajar dan mahasiswa terhadap sektor jasa keuangan formal,” katanya.

Ia memaparkan, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2019 menunjukkan adanya kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan kelompok pelajar/mahasiswa sebesar 46%. Dimana tingkat literasi keuangan kelompok tersebut adalah 31,69% sedangkan tingkat inklusi keuangan sebesar 78,39%.

“Artinya kurang dari setengah kelompok pelajar/mahasiswa yang benar-benar memahami dan terampil dalam memanfaatkan produk dan layanan keuangan yang telah dimilikinya. Oleh sebab itu upaya untuk meningkatkan literasi keuangan dimulai dari bangku sekolah dan perguruan tinggi merupakan hal yang sangat penting,” katanya.

Ia menambahkan, Anak-anak muda merupakan generasi pembaharu yang nantinya memiliki tanggung jawab untuk berperan dalam evolusi dan perkembangan negeri kita termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Melihat pentingnya peran pemuda dalam pembangunan ekonomi dan keuangan tersebut, maka OJK mengkategorikan mahasiswa dan pelajar sebagai salah satu dari 10 sasaran prioritas yang tertuang pada Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) Tahun 2021-
2025 yang telah diluncurkan OJK pada bulan Desember 2021 berdasarkan tiga pilar yaitu cakap keuangan, sikap dan perilaku keuangan yang bijak serta akses keuangan.

“Pemuda kita perlu untuk melakukan perencanaan keuangan sejak dini. Perencanaan keuangan yang baik mampu membantu pemuda untuk bertahan terutama dalam menghadapi kondisi pandemi Covid-19 dan membantu merencanakan masa depannya. Selain itu perencanaan keuangan juga membantu mewujudkan kesejahteraan finansial di masa muda. Sedangkan, pemahaman terhadap produk dan layanan jasa keuangan akan mencegah pemuda terjerumus pada lilitan hutang atau penipuan (investasi dan pinjaman online ilegal),” katanya.

Ia menuturkan, Berbagai upaya dilakukan oleh OJK untuk memperkuat pengembangan literasi keuangan digital guna meningkatkan perlindungan konsumen, keamanan investor, dan transaksi keuangan digital yang efisien. OJK juga mendorong rencana pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Perlindungan Data Pribadi yang penting untuk melindungi data masyarakat dalam menggunakan layanan dan jasa keuangan digital. “Selain itu, penguatan perlindungan konsumen oleh OJK dilakukan melalui pengawasan terhadap perilaku lembaga jasa keuangan dalam menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen (market conduct) dari setiap produk dan jasa keuangan yang ditawarkan kepada masyarakat,” katanya.

Ia berharap, mahasiswa dapat berkontribusi dan menjadi bagian dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di sektor pasar modal dengan memanfaatkan galeri investasi yang telah diresmikan pada beberapa universitas atau perguruan tinggi.

OJK telah menyusun beberapa inisiatif dan kebijakan strategis yang rencananya akan dikeluarkan sepanjang tahun 2022 ini diantaranya mempersiapkan operasionalisasi dan infrastruktur bursa terutama legalitas
pendukung penyelenggaraan bursa karbon agar Indonesia menjadi pusat perdagangan karbon dunia. Penerapan ekonomi hijau termasuk bursa karbon akan didukung oleh taksonomi hijau yang telah diterbitkan OJK pada 20 Januari 2022 yang lalu.

Ia mengucapkan terima kasih kepada Arief Rachadiono Wismansyah Walikota Tangerang atas dukungan dan sinerginya dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Kabupaten Tangerang melalui program-program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

“Semoga setelah diselenggarakannya kegiatan ini, adik-adik mahasiswa yang yang tergabung dalam Kelompok Studi Pasar Modal mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai sektor jasa keuangan, perlindungan konsumen, dan investasi di pasar modal yang baik agar terhindar dari investasi dan pinjol ilegal,” katanya. (susi)

Advertisement
LANJUT BACA

Susi Kurniawati

Wartawan bisnisbanten.com