BISNISBANTEN.COM — Kinerja APBN Provinsi Banten sampai dengan 30 Juni 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini terlihat secara umum pendapatan dan belanja negara yang tumbuh positif (yoy). Hal ini disampaikan oleh para pimpinan Kemenkeu Satu
Regional Banten yakni Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Suska, Kepala Kanwil DJP Banten, Cucu Supriatna, Kepala Kanwil DJBC Banten, Rahmat Subagio, dan Kepala
Kanwil DJKN Banten, Djanurindro Wibowo.
Menurut Suska, secara umum realisasi pendapatan APBN regional Banten sampai dengan 30 Juni 2024 berkinerja sangat baik. Realisasi penerimaan pajak telah mencapai 49,89% dari target, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai telah mencapai 45,24% dari target dan realisasi PNBP telah mencapai 75,34% dari target. Secara keseluruhan, total realisasi pendapatan sampai dengan 30 Juni 2024 telah mencapai 49,45% dari target dan mengalami pertumbuhan sebesar 15,85% (yoy).
Kinerja Belanja Negara, Penyaluran KUR dan UMi
Suska menyampaikan, kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 30 Juni 2024 mengalami pertumbuhan positif, dengan realisasi telah mencapai Rp829,44 miliar atau 75,34% dari target dan mengalami pertumbuhan sebesar 8,85% (yoy). Kinerja PNPB ini ditopang oleh Pendapatan Pelayanan Pertanahan, Jasa Kepelabuhanan, Pendapatan Paspor, Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan dan Jasa Pelayanan Rumah Sakit.
Selanjutnya, dari sisi belanja negara sampai dengan 30 Juni 2024 terealisasi sebesar Rp13,83 triliun atau 49,77% dari pagu dan mengalami pertumbuhan sebesar 15,09% (yoy). Kontribusi realisasi belanja negara terbesar berasal dari belanja TKD sebesar Rp9,16 triliun, kemudian belanja K/L sebesar Rp4,67 triliun.
Untuk seluruh jenis Belanja K/L di Provinsi Banten sampai dengan 30 Juni 2024 mengalami pertumbuhan positif, kecuali belanja modal yang mengalami kontraksi sebesar 27,46%. Hal ini disebabkan karena terdapat penurunan pagu belanja modal yang cukup signifikan untuk tahun 2024 pada satker tertentu.
Sedangkan kinerja realisasi Belanja K/L berdasarkan fungsi bahwa fungsi Pelayanan Umum menunjukkan kinerja tertinggi sebesar 57,22%, yang ditopang adanya pelaksanaan tahapan pemilu pada bulan Februari 2024.
Terkait hibah, total pendapatan hibah yang diterima oleh satuan kerja vertikal sampai dengan 30 Juni 2024 sebanyak 40 hibah dengan total nilai sebesar Rp101,96 miliar. Hibah tersebut digunakan untuk menunjang pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan pencapaian Program Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN.
Suska menjelaskan, kinerja penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan 30 Juni 2024
telah tersalurkan sebesar Rp9,16 triliun atau 51,73% dari total alokasi TKD dan tumbuh sebesar 14,64%, dimana untuk semua jenis TKD mengalami pertumbuhan positif, kecuali jenis TKD DAK Fisik yang baru tersalur sebesar 53,21% dari total pagu dan mengalami kontraksi sebesar 15,81% dibandingkan tahun 2023. Hal ini disebabkan masih dilakukan proses lelang dan
terdapat kendala pemenuhan persyaratan pelaksanaan DAK Fisik pada bidang tertentu.
Kementerian Keuangan juga memiliki misi khusus dalam mengawal penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 30 Juni 2024, penyaluran KUR mengalami mengalami pertumbuhan positif sebesar 18,68% dan penyaluran Umi mengalami kontraksi sebesar 10,98%, dimana penyaluran KUR dan UMi terbesar berada di Kabupaten Tangerang yang masing-masing sebesar Rp753,80 miliar dan Rp60,41 miliar.
Sedangkan KUR dengan skema mikro dan KUR berdasarkan sektor perdagangan merupakan kelompok penyaluran KUR terbesar dengan nilai penyaluran masing-masing sebesar Rp1,53 triliun dan Rp1,67 triliun. Selanjutnya terkait dengan kinerja APBD Banten sampai dengan 30 Juni 2024, pendapatan dan belanja daerah mengalami pertumbuhan positif masing-masing sebesar 16,76% dan 35,77%. TKD yang telah disalurkan ke Provinsi Banten sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp9,16 triliun atau sebesar 50% dari total pendapatan Banten. (susi)
