ICW Soroti Belanja Jasa Influencer Rp14,7 Miliar oleh Dua Kementerian, Libatkan Perusahaan Raffi Ahmad
BISNISBANTEN.COM — Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Raffi Ahmad. Berdasarkan temuan yang disampaikan ICW, nilai pengadaan tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar sepanjang periode 2024 hingga 2026. Temuan ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai penggunaan anggaran pemerintah untuk membiayai jasa promosi melalui figur publik.
Dalam unggahannya, ICW mengungkap sejumlah persoalan terkait pengadaan tersebut. Salah satunya menyangkut kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang dinilai tidak sejalan dengan besarnya belanja untuk jasa influencer. Kondisi ini menjadi perhatian karena pemerintah di sisi lain tengah melakukan penghematan anggaran, termasuk pemangkasan transfer ke daerah dan dana desa.
Selain persoalan efisiensi, ICW juga mempertanyakan kejelasan manfaat dari belanja jasa influencer tersebut. Penggunaan anggaran negara untuk promosi melalui figur populer dinilai perlu disertai tujuan yang terukur dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana pengadaan tersebut memberikan manfaat bagi kepentingan publik.
ICW turut menyoroti spesifikasi pengadaan yang dinilai mengarah pada perusahaan milik Raffi Ahmad. Lembaga antikorupsi masyarakat tersebut mempertanyakan apakah persyaratan dalam proses pengadaan telah disusun secara terbuka dan memberikan kesempatan yang setara kepada penyedia jasa lainnya. Persoalan ini menjadi penting karena penggunaan anggaran negara harus mengikuti prinsip transparansi dan persaingan yang sehat.
“Temuan ini menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari inkonsistensi kebijakan efisiensi anggaran, ketidakjelasan manfaat belanja influencer, spesifikasi pengadaan yang dikhususkan untuk memenangkan Raffi Ahmad, hingga potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan Utusan Khusus Presiden,” tulis ICW.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah potensi konflik kepentingan. Raffi Ahmad diketahui menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden, sementara perusahaannya disebut terlibat dalam pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian. Situasi tersebut dinilai ICW perlu mendapat perhatian agar tidak menimbulkan persoalan dalam tata kelola pemerintahan.
Melalui temuan tersebut, ICW mempertanyakan urgensi penggunaan uang pajak untuk membiayai promosi melalui figur populer, terutama ketika pemerintah sedang menjalankan kebijakan penghematan. Pengadaan barang dan jasa pemerintah semestinya memiliki dasar kebutuhan yang jelas, manfaat yang terukur, serta proses yang transparan agar anggaran negara digunakan secara tepat sasaran.
(Sarah)
