DPRD Kota Serang Kawal RAPBD 2027: Soroti Betonisasi Perbatasan, Drainase Banjir, dan Efisiensi Infrastruktur
BISNISBANTEN.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang memberikan sejumlah catatan mendasar terkait penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2027. DPRD menekankan pentingnya pengawalan terhadap aspirasi masyarakat, keberlanjutan infrastruktur, hingga efisiensi anggaran.
Ketua DPRD Kota Serang Muji Rohman menegaskan, bahwa seluruh usulan masyarakat yang telah diserap oleh dewan akan dikawal ketat agar terakomodasi dalam perencanaan daerah.
“Artinya memang DPRD sudah berketetapan bahwa dua aspirasi usulan-usulan masyarakat ini yang memang kita akan kawal sesuai dengan RPJMD waktu kita serahkan. Jadi tidak bisa usulan itu tiba-tiba muncul tanpa adanya proses Musrenbang, proses daripada perencanaan, proses DED. Kami akan kawal,” tegas Muji Rohman pada Kamis (17/09/26).
Muji membeberkan beberapa poin prioritas yang didorong DPRD untuk program kerja 2027. Poin utama yang disorot adalah pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan antardaerah.
“Salah satunya adalah saya menginginkan Pemerintah Kota Serang sudah sekarang membangun infrastruktur di daerah-daerah perbatasan. Ke daerah perbatasan Kabupaten Serang misalkan, Pandeglang, atau Cilegon, itu betonisasi untuk jalan,” ujarnya.
Selain jalan perbatasan, penanganan dampak banjir melalui pengerjaan drainase serta pembenahan sektor pendidikan juga menjadi perhatian mendasar. Terkait program seragam gratis, Muji menyarankan agar penyalurannya lebih tepat sasaran berbasis data desil ekonomi, sehingga efisiensi anggarannya dapat dialokasikan ke sektor penunjang lain seperti BPJS Kesehatan gratis.
“Betul-betul dicermati pendidikan ini mengenai seragam gratis. Saya harapkan seragam gratis ini diperuntukannya adalah yang memang untuk keluarga yang memang desilnya itu ditentukan, kira-kira satu sampai tiga. Tidak seluruhnya, karena bisa anggaran itu kita masukin untuk BPJS gratis,” tambahnya.
Mengenai porsi anggaran infrastruktur dalam draf RAPBD 2027 yang diproyeksikan mencapai 38 persen, Muji menyambut positif hal tersebut mengingat angka tersebut sudah melampaui ketentuan mandatory spending.
“Kalau saya penginnya begitu, karena memang sesuai dengan aturan undang-undang infrastruktur dengan pendidikan itu di atas daripada 20 persen. Mandatory spending 20 persen, karena memang sudah melebihi 20 persen itu sangat luar biasa,” jelas Muji.
Senada dengan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD Kota Serang Farhan Azis, menyoroti dari sisi optimisme Penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta efektivitas penggunaan anggaran infrastruktur.
“Saya fokus terhadap pendapatan daerah yang memang lagi banyak kondisi makro yang kurang baik. Tapi mudah-mudahan Pemerintah Kota Serang dengan banyaknya potensi PAD tambahan seperti horeka yang semakin banyak, hotel, restoran, kafe, mudah-mudahan PAD bisa terproyeksikan semakin menambah,” kata Farhan.
Farhan mengimbau pihak eksekutif agar berhati-hati dan menjaga efisiensi anggaran infrastruktur sebesar 38 persen tersebut. Menurutnya, alokasi anggaran tidak boleh hanya terpusat pada jalan-jalan utama, melainkan harus menyentuh jalan lingkungan permukiman warga.
“DPRD sendiri mengingatkan kepada eksekutif agar hati-hati menggunakan anggaran tersebut jangan sampai tidak efisien. Biar nanti tidak hanya jalan-jalan utama, tapi juga jalan lingkungan yang sekarang lagi banyak mengaspirasi masyarakat kalau kita ke dapil-dapil itu juga bisa segera diberesin,” tutur Farhan.
Ia mencontohkan kondisi konkret di daerah pilihannya (dapil), di mana masih terdapat ketimpangan pembangunan jalan lingkungan yang belum tersentuh penanganan selama bertahun-tahun.
“Contohnya dapil saya aja, di BAP itu di RW 12 sama RW 11 itu masih ada yang dibeton sehingga yang di depan sudah dibeton, pas sudah agak masuk udah makadam. Mereka minta untuk segera dibeton dan memang itu sudah bertahun-tahun, udah hampir 2 sampai 3 tahun mengusulkan belum direalisasi. Pihak Perkim bilangnya memang belum ada anggaran.
Makanya mudah-mudahan dengan semakin banyak anggaran, merata juga ke jalan-jalan lingkungan,” pungkas Farhan.
Seluruh catatan dan masukan ini dipastikan akan menjadi bahan pembahasan intensif antara DPRD Kota Serang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) mendatang. (Siska)
