Atasi Krisis Venue, FEKRAF Banten Audiensi dengan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya
BISNISBANTEN.COM – Forum Ekonomi Kreatif (FEKRAF) Banten resmi menemui Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, guna membahas percepatan ekosistem ekonomi kreatif di wilayah Banten.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Ekonomi Kreatif, Jakarta Pusat, Senin (23/02/26) ini menyoroti urgensi infrastruktur sebagai penggerak ekonomi daerah.
Audiensi ini merupakan langkah maraton para pelaku kreatif Banten setelah sebelumnya berdiskusi dengan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kota Serang, Sabtu (21/02/26).
Ketua Umum FEKRAF Banten, Muhammad Irfan Koyong, mengungkapkan tantangan utama yang dihadapi Banten adalah minimnya ruang publik atau venue berskala besar. Hal ini menyebabkan potensi pendapatan daerah “lari” ke provinsi tetangga.
“Banten saat ini menghadapi krisis venue berskala besar. Perputaran uang dari sektor tiket, kuliner, perhotelan, hingga transportasi justru mengalir ke daerah lain karena kita tidak punya ruang untuk menggelar event nasional,” ujar Irfan.
Sebagai solusi, FEKRAF Banten mendorong pemerintah untuk melakukan revitalisasi aset pasif. Gedung atau lahan milik pemerintah daerah yang tidak terpakai diharapkan dapat diubah menjadi ruang kreatif produktif.
FEKRAF pun berkomitmen menjamin aktivasi ruang tersebut melalui kalender kegiatan yang berkelanjutan.
“Kami mendorong agar aset lahan maupun gedung tidur bisa direvitalisasi menjadi ruang kreatif. FEKRAF Banten siap berkolaborasi dan menjamin aktivasi ruang melalui kalender kegiatan sepanjang tahun,” tegasnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyatakan bahwa pemerintah tengah merampungkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf). Dokumen ini nantinya akan menjadi landasan hukum (Perpres) untuk sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah.
Selain kebijakan, pemerintah pusat juga menyiapkan dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) industri kreatif berbasis Kekayaan Intelektual, dengan plafon hingga Rp500 juta per pelaku usaha.
“Kami ingin asosiasi dan komunitas ekonomi kreatif menjadi mitra dalam menyalurkan KUR industri kreatif agar benar-benar menjangkau pelaku usaha di daerah,” kata Teuku Riefky.
Ia juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur ekonomi kreatif yang berdampak luas.
“Venue ekonomi kreatif memiliki multiplier effect yang besar. Ini perlu menjadi perhatian bersama, baik pemerintah pusat maupun daerah,” ujarnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi titik balik bagi pembangunan ekonomi kreatif di Banten. Dengan adanya kolaborasi antara komunitas, pemerintah daerah, dan dukungan kebijakan pusat, Banten diproyeksikan mampu menciptakan lapangan kerja baru berbasis kreativitas dan memaksimalkan potensi lokalnya.(siska)
